Oleh: Zahra Wanisa
Buy Now Pay Later (BNPL) kini telah banyak digunakan oleh berbagai aplikasi belanja online. Produk dari fintech ini menawarkan kemudahan mendapatkan pinjaman (berutang) untuk membeli barang idaman secara cepat dan instan. Namun, di balik kemudahan tersebut, belum adanya regulasi yang mengikat dari pemerintah dapat memunculkan dampak negatif yang menghantui dan bersifat jangka panjang.
BNPL berkembang signifikan sejak 2016 di seluruh dunia. Pesatnya BNPL di Indonesia sejak 2020 lahir sebagai reaksi dari berkembangnya e-commerce. Dulu penundaan pembayaran menggunakan kartu kredit mensyaratkan hal yang sangat detail seperti penilaian kelayakan melalui Bank Indonesia Checking (BI Checking). Kini hadirnya BNPL memberi penawaran kemudahan yang menggiurkan pengguna, baik pendaftaran dan perolehan promosi terhadap potongan harga produk.
Kemudahan
Tidak seperti instrumen peminjaman lain, BNPL hanya membutuhkan identitas dan persetujuan ketentuan dari calon pengguna. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang baru saja mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (berusia 17 Tahun) sudah dapat mengajukan pinjaman. Maka dari itu pengguna BNPL mayoritas berusia 17 – 35 tahun dari Generasi Milenial dan Gen Z, sedangkan usia di atas 35 tahun perlahan juga meningkat.
Kemudahan pengajuan yang diberikan BNPL memungkinkan bagi beberapa orang yang tidak dapat mengajukan kartu kredit bisa menikmati peminjaman dalam pembelian barang favoritnya dengan mudah. Bahkan, kemudahan itu membuat beberapa orang tergiur untuk menggunakan BNPL dua atau lebih pada aplikasi online yang berbeda. Kemudahan metode pembayaran untuk berbagai kalangan dan generasi tersebut dapat meningkatkan pengeluaran dan pembelian yang tidak dibutuhkan, atau pembelian secara impulsif.
Segi Dampak
Penggunaan BNPL secara bijak sebenarnya dapat memberi keuntungan. Sebab batasan (limit) pada BNPL jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kartu kredit, yang mana evaluasinya dilakukan dengan melihat kinerja dari pembayaran sebelumnya. Sehingga membuatnya sebagai instrumen perencanaan pengeluaran yang baik dan meningkatkan peminjaman yang bertanggung jawab. Semisalnya, seseorang yang memiliki limit satu juta rupiah, maka kegiatan belanjanya dapat terhambat dan/atau terhenti ketika batas itu telah terpenuhi.
Namun mayoritas pengguna BNPL merupakan Milenial dan Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kerentanan terhadap utang dan konsumsi berlebih karena cenderung memiliki pengetahuan finansial (financial literacy) yang kurang. Gen Z sebagai generasi yang mendambakan kemudahan dan serba instan serta BNPL sebagai instrumen awal mereka untuk meminjam memiliki risiko lebih besar dibandingkan Milenial atau generasi lainnya.
Di sisi lain, Gen Z saat ini sebagian besarnya masih didominasi usia sekolah, dengan kata lain belum berpenghasilan. Berdasarkan survei nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 2022 mencapai 49,68%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang masih rendah terhadap penggunaan produk keuangan dan pengelolaan keuangannya.
Oleh karena itu penggunaan berlebih BNPL dan kurangnya finansial literacy dapat menyebabkan pengguna masuk ke dalam lingkaran utang atau jebakan finansial (financial trap). Lalu bagaimana membayarnya jika mereka yang terjebak adalah seorang yang belum berpenghasilan tetap? Hal tersebut tentu memungkinkan munculnya berbagai faktor risiko besar lainnya.
Perlu Dibuat Kebijakan
Meskipun kemudahan dari BNPL tidak dapat dipungkiri cukup menggiurkan, tetapi terdapat risiko yang menghantui. Diperlukan kemampuan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab untuk menggunakannya. Kemampuan tersebut berhubungan erat dengan kemampuan finansial, orientasi menabung, dan perencanaan jangka panjang yang dapat menjauhkan dari pengambilan pinjaman yang berisiko. Kurangnya kemampuan ini dapat terjadi oleh karena kesenjangan sosial-ekonomi, akses pendidikan,dan program dari pemerintah dalam memajukan financial literacy masyarakat.
Adapun langkah yang sedang ditempuh pemerintah dalam memajukan finansial literacy saat ini yaitu melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025. Program strategis SNLKI tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kecakapan keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak, serta kemudahan akses keuangan kepada masyarakat Indonesia.
Selain program peningkatan financial literacy, peran penting pemerintah sebagai regulator dalam mengatur regulasi BNPL tentunya sangat diperlukan. Oleh karena aturan metode pembayaran BNPL saat ini belum ada regulasi yang mengikat layaknya instrumen lain, seperti kartu kredit yang melakukan penilaian mendetail ketika mengajukan dan memberi perlindungan yang tepat terhadap penggunanya.
Di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital dan ekonomi digital yang mendorong peningkatan munculnya beragam instrumen finansial baru dan peningkatan daya beli masyarakat, pemerintah harus lebih gencar untuk melakukan kampanye peningkatan financial literacy dan kemampuan perencanaan keuangan jangka panjang. Agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan berbagai macam instrumen keuangan baru, serta perlu segera membentuk peraturan untuk mencegah dan menekan dampak risiko BNPL sehingga dapat menjaga kesejahteraan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Zahra Wanisa, S.IAN ASN Sekretariat Jenderal DPR, mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi-Peminatan Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia
Dikutip detik.com, Jumat 09 Desember 2022
