Jakarta – Fusilatnews – Dalam upaya menekan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi ini. Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat kecil. “Program ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah berpihak pada wong cilik. Karena ke depan, tidak ada lagi orang-orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi untuk mobil mereka,” ujar Igor Dirgantara dalam keterangan tertulis, Rabu (11/9/2024).
Igor menilai bahwa kebijakan ini sangat relevan, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang menggunakan sepeda motor adalah dari kelas menengah ke bawah. Dengan pembatasan ini, program BBM bersubsidi diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. “Program ini sangat baik dan pemerintah memprioritaskan rakyat kecil, seperti pengemudi ojek online (ojol) yang nantinya akan menjadi penerima utama BBM bersubsidi. Mobil-mobil mewah tidak akan lagi menggunakan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi APBN 2025 dalam konteks ini. Selama ini, BBM bersubsidi seringkali tidak tersalurkan dengan baik dan menimbulkan kebocoran anggaran. “Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi golongan kelas atas yang mendapatkan BBM bersubsidi secara tidak tepat, dan kita harus memastikan agar APBN kita terjaga dengan baik,” kata Presiden Jokowi.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menambahkan bahwa pengendara sepeda motor tidak akan terdampak oleh pembatasan BBM bersubsidi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi, namun akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. “Teknologi AI akan digunakan untuk memantau dan mengelola distribusi BBM bersubsidi, sehingga dapat lebih efisien dan terhindar dari penyalahgunaan,” tambah Luhut.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menurunkan risiko kebocoran anggaran dan memastikan bahwa bantuan subsidi diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.
