Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Dan pertanyaan besar itu terjawab sudah: Joko Widodo dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan. Bahkan tidak hanya Presiden ke-7 RI itu, tetapi juga anak dan menantunya: Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Pemecatan ketiganya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649 yang memecat Jokowi, SK Nomor 1650 yang memecat Gibran, dan SK Nomor 1651 yang memecat Bobby, yang kesemuanya diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024, namun baru diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun melalui video yang dibagikan kepada media, Senin (16/12/2024).
Musabab pemecatan itu adalah ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada 14 Februari lalu, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November lalu.
Diketahui, dalam Pilpres 2024, ketiganya tidak mendukung calon presiden-wakil presiden yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Mereka justru mendukung calon rivalnya PDIP, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Khusus untuk Gibran ditambahkan, bekas Walikota Surakarta, Jawa Tengah ini maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 dari partai lain.
Adapun khusus untuk Jokowi ditambahkan, bekas Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta ini melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai cawapres hanya karena saat itu ia sedang menjabat walikota.
Selain terkait Pilpres 2024, ketiganya juga dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART PDIP terkait Pilkada 2024 di mana ketiganya mendukung atau maju sebagai calon dari partai lain. Bobby Nasution, misalnya. Walikota Medan ini maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara melalui partai lain, sedangkan PDIP mencalonkan petahana Edy Rahmayadi.
Ketiganya juga mendukung calon selain yang diusung PDIP dalam Pilkada 2024, seperti di Jawa Tengah dengan mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin, sementara PDIP mengusung Andika Perkasa-Hendrar Pribadi.
Begitu pun di Jakarta. Ketiganya mendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono, sedangkan PDIP mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
Jokowi, Gibran dan Bobby merupakan bagian dari total 27 kader yang dipecat PDIP karena dinilai melakukan pelanggaran berat AD/ART PDIP terkait Pilpres/Pilkada 2024. Termasuk Effendi Simbolon.
Singa Lapar
Sebenarnya rumor pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby sudah cukup lama beredar. Paling tidak sejak menjelang Pilpres 2024 saat Jokowi memastikan dukungannya kepada Prabowo-Gibran. Hanya saja, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sepertinya menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pemecatan terhadap Jokowi beserta anak dan menantunya.
Ibarat singa yang sedang kelaparan, ketika bertemu mangsa di hutan, ia tetap sabar menahan lapar, menunggu momentum yang tepat. Ia tak mau terjadi blunder. Sebab itu, PDIP baru mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby setelah gelaran Pilpres/Pilkada 2024 berakhir.
Megawati tak mau keputusannya menjadi bumerang atau senjata makan tuan gegara dijadikan bahan “playing victim” oleh Jokowi beserta anak dan menantunya yang bisa saja mengaku merasa terzalimi.
Kini, setelah dipecat dari PDIP, sementara Jokowi beserta anak dan menantunya menjadi, mohon maaf meminjam istilah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, gelandangan politik. Sampai kemudian ketiganya masuk ke partai politik lain.
Sejauh ini sudah banyak perpol yang mau menampung Jokowi. Sebut saja Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara eksplisit sudah menyatakan siap untuk menampung Jokowi.
Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang juga Ketua MPR RI, rela pergi jauh-jauh ke Solo hanya untuk sowan Jokowi di kediamannya. Salah satunya terkait rumor Jokowi masuk Gerindra.
Akankah Jokowi masuk ke Gerindra, Golkar, PAN atau mungkin parpol lain seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep untuk mengakhiri statusnya sebagai gelandangan politik?
Ataukah Jokowi akan mendirikan parpol baru, katakanlah organisasi relawan Pro-Jokowi alias Projo yang akan bertransformasi menjadi parpol dan Jokowi menjadi ketua dewan pembina atau bahkan menjadi ketua umumnya?
Andai pun masuk Golkar, itu berarti Jokowi kembali ke habitat lamanya. Sebelum diusung PDIP sebagai calon walikota Surakarta pada 2005 lalu, Jokowi adalah kader Golkar.
Akankah Jokowi segera mengakhiri statusnya sebagai gelandangan politik dengan masuk parpol selain PDIP? Kita tunggu saja tanggal mainnya!
