Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sejak awal perencanaannya sudah penuh kontroversi. Kini, sesuai dugaan para ahli, menghadapi kenyataan pahit. Ternyata, jumlah penumpang masih jauh di bawah target. Proses perencanaan dan waktu pembangunannya diwarnai berbagai masalah, mulai dari biaya yang membengkak sangat mahal, beban utang pun yang mencekik. Bahkan, saat proses kontruksinya juga terlambat. Mangkrak tidak sesuai dengan jadwal.
Sesuai dengan prediksi banyak ahli, proyek ini ternyata akan merugikan negara dan rakyat!.
Coba perhatikan apa yang dikatakan Presiden Jokowi; “Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah tegas untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta cepat ini. Dalam rapat terbatas yang digelar pada Selasa (24/7), Jokowi menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk menarik lebih banyak penumpang dan memastikan bahwa investasi besar ini tidak menjadi beban bagi negara.
Kereta cepat ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus berhasil. Kita tidak boleh gagal,” tegas Jokowi. Saya minta seluruh kementerian dan lembaga terkait segera berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.”
Apa yang dimaksud dengan diksi berhasil, tidak boleh gagal? Kata lain, bisa membayar utang kepada China. Arti berikutnya, mendorong dengan berbagai insentif, agar masyarakat mau menggunakan moda transportasi ini. Inilah yang kemudian akan menjadi dilematis. Bisa menjadi beban biaya lagi, yang tidak kecil
Untuk siapa Kereta Cepat itu di bangun? Ketika suatu saat Pemerintah harus mensubsidi operasional Kereta Cepat itu, maka artinya adalah, negara mensubsidi sekelompok mereka yang justru berkemampuan secara ekonomi.
Apa yang salah dengan ini?
Pertama, Jokowi salah berpikir dasar. Bahwa semua proyek pelayanan publik, seperti fasilitas kereta api dari yang Lambat hingga yang Tercepat, dibangun oleh negara. Orientasinya kepada pelayanan publik. Bila orientasinya harus untung, maka dampaknya kepada rakyat yang akan dibebani.
Yang kedua, di banyak negara, pelayanan publik (public services) orientasinya bukan pada keuntungan, tetapi pada bagaimana kehidupan rakyat, terutama dari segi ekonomi, dapat terdorong dan terlindungi, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Dampak positif ini pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan penerimaan pajak untuk negara.
Pelayanan publik seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur transportasi seperti kereta cepat harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan untuk mempercepat mobilitas, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ketika masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan efisien, mereka dapat bekerja lebih produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Catat biaya harus terjangkau!!!
Selain itu, fasilitas seperti kereta cepat dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di perkotaan.
Di Jepang, misalnya, Shinkansen atau kereta peluru tidak hanya mempercepat perjalanan antar kota, tetapi juga mengurangi penggunaan mobil pribadi dan membantu menjaga lingkungan. Dengan demikian, manfaat tidak langsung dari proyek-proyek seperti ini sangat signifikan dan seharusnya tidak diukur hanya dari sudut pandang keuntungan finansial langsung.
Negara-negara maju seringkali menerapkan pendekatan ini. Mereka memahami bahwa infrastruktur publik yang baik akan menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi. Pelayanan publik yang baik mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi. Ketika sektor-sektor ini tumbuh, pendapatan negara dari pajak juga akan meningkat. Ini adalah siklus yang saling menguntungkan antara pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan ekonomi.
Lebih lanjut, orientasi pada keuntungan dalam pelayanan publik bisa mengakibatkan beban biaya yang tinggi bagi masyarakat. Jika tarif kereta cepat terlalu mahal karena ingin mengejar keuntungan, maka hanya sedikit masyarakat yang akan mampu menggunakan layanan ini. Ini bertentangan dengan tujuan utama dari pelayanan publik, yaitu menyediakan akses yang luas dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus pada bagaimana layanan kereta cepat ini bisa lebih terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Subsidi atau insentif bisa diberikan untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau, sementara peningkatan kualitas layanan terus dilakukan. Investasi dalam infrastruktur harus dilihat sebagai tanggung jawab sosial negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata sebagai proyek bisnis.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus melakukan kajian mendalam mengenai dampak ekonomi dan sosial dari proyek kereta cepat. Data dan analisis yang akurat perlu digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akhirnya, keberhasilan sebuah proyek pelayanan publik tidak seharusnya diukur dari laba rugi finansial semata, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ini adalah visi yang seharusnya diusung oleh pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional.
