Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan sikap politik negara dalam Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan judi online, narkoba dan korupsi.
“Perintah tegas dan jelas Presiden Prabowo pada Asta Cita tersebut telah diwujudkan institusi Polri dengan diungkapnya Website Slot8278 dan juga pengungkapan serta penindakan kasus-kasus narkoba,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada Fusilatnews.com, Minggu (3/11/2024).
Menurut Sugeng, dalam membongkar perjudian, telah ditangkap 6 orang WNI dan 1 WNA serta menyita uang senilai Rp70 miliar. Sedangkan pada narkoba telah diusut sebanyak 80 perkara pada kurun September-Oktober 2024, yang di antaranya merupakan tiga jaringan narkoba internasional.
“Muncul harapan baru bagi publik terkait konferensi pers Mabes Polri pada Sabtu (2 November 2024) yang dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri dan Direktur Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji atas keberhasilan Direktorat Siber (Ditsiber) Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online slot8278 dengan menangkap 6 tersangka WNI dan 1 warga negara China dengan menyita uang sebesar Rp70 miliar, di mana 1 WNA (China ) lain sempat keluar dari Indonesia sebelum ditangkap,” jelasnya.
Perintah tegas dan jelas Presiden Prabowo pada Asta Cita tersebut, kata Sugeng, telah diwujudkan Polri dengan diungkapnya Website Slot8278 dan juga pengungkapan serta penindakan kasus-kasus narkoba.
Sugeng juga mendorong Polri terkait deposit judol sebesar Rp10 ribu yang diselenggarakan oleh slot8278 yang diotaki oleh WNA China itu perlu didalami motifnya. “Karena dengan deposit Rp10 ribu maka pangsa pasar judi yang disasar adalah kelompok anak-anak sekolah dan juga kelompok masyarakat bawah yang bisa dirusak mentalnya serta dapat destruktif terhadap ekonomi masyarakat bawah. Sehingga patut dicurigai bandar judi online dari China ini bukan sekadar bermotif ekonomi tetapi memiliki motif politik melemahkan ketahanan mental dan ekonomi rakyat bawah seperti halnya peredaran narkoba,” papar Sugeng yang juga anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sugeng mengklaim mendapatkan informasi dari mantan bandar judi online bahwa di kalangan pengusaha judi online saat ini, mereka sedang membicarakan batas bawah deposit judi online dengan nilai minimal Rp1 juta agar para pemain judi online akan tersaring dari orang kelompok menengah ke atas saja, bukan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan anak-anak.
“Apakah rencana ini terlaksana atau belum, sangat perlu didalami dan dipantau oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang pasti, dari penawaran website judi online dengan pemasangan deposit sebesar 50 ribu rupiah masih masif beredar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melihat potensi judi online dan narkoba sebagai proxy war dari negara lain,” terangnya.
Bahkan, lanjut Sugeng, pengungkapan dan penindakan kasus judi online oleh Polda Metro Jaya secara mengejutkan membuka pada publik selama ini tentang isu adanya keterlibatan oknum Kementerian Komunikasi dan Informatika era sebelumnya, ternyata terbukti benar dengan ditangkapnya 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang melindungi 1 000 situs judi.
“Selain itu di tingkat Polres Sukabumi, Jawa Barat, telah ditangkap juga Tik-Toker Gunawan Sadbor yang dituduh mempromosikan judi online melalui akun @satbor89,” cetusnya.
Ia pun mengingatkan terkait pemberantasan judi online dengan Keputusan Presiden (Keppes) No 21 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga berakhirnya masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 lalu tidak terdengar pertanggungjawaban ke publik terkait kinerja Satgas Pemberantasan Judol tersebut.
Padahal, katanya, melalui Keppres No 21/2024 itu ditugaskan semua kementerian dan juga instansi penegak hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan tindakan penegakan dan pemberantasan judi online agar setiap tiga bulan sekali melaporkan pada Presiden dan Satgas akan berakhir tugasnya pada Desember 2024.
Oleh karena itu, Sugeng mendesak agar pemerintahan Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Satgas Pemberantasan Judi Online dalam Keppres 21/2024 sebelum berakhirnya masa tugas Satgas pada Desember 2024. “Apalagi telah terungkap adanya 11 orang di Kementerian Komdigi ditangkap karena diduga melindungi dan memelihara operasi 1.000 situs judi online,” tukasnya.
Advokat senior itu juga mengingatkan dan mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo, untuk melakukan kembali reformasi kultural, struktural dan instrumental untuk dapat sejalan dan menopang amanat politik Presiden Prabowo dalam pidato-pidatonya yang secara tegas dan lugas menyatakan akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan menghadirkan keadilan hukum dan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
