Jakarta, Fusilatnews.- Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pemerintah dan DPR telah mencabut demokrasi melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan menjadi undang-undang, Selasa (6/12/2022). Nah, lho!
Ninik menilai RKUHP masih mengandung banyak pasal bermasalah terkait kebebasan pers. Menurutnya, pasal-pasal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan berpotensi memberangus kebebasan pers.
“Rasanya pemerintah tidak berkomitmen pada demokrasi. Demokrasi yang diperjuangkan, sudah disepakati sebagai salah satu bentuk kita bernegara, pemerintah dan DPR sendiri yang akan mencabutnya,” kata Ninik dalam diskusi daring Aliansi Jurnalis Independen, Senin (5/12), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Ninik berkata kebebasan pers merupakan bentuk demokrasi paling praktis. Ia menyayangkan pemerintah dan DPR mengempaskan demokrasi dengan tak mempedulikan kebebasan pers dalam RKUHP.
Dewan Pers sebelumnya telah menyurati Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP. Mereka menawarkan gagasan untuk reformasi sejumlah pasal RKUHP demi kebebasan pers dan demokrasi. “Poin ketiga yang kita sampaikan kepada Presiden, secara substantif RKUHP masih membatasi kemerdekaan pers dan potensi kriminalisasi karya jurnalistik,” ujarnya.
Pemerintah dan DPR telah mengesahkan RKUHP pada Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (6/12). Keputusan itu dibuat setelah pembahasan tingkat pertama menyetujui RKUHP. Pengesahan RKUHP dilakukan di tengah permintaan sejumlah pihak untuk mencabut pasal bermasalah. Namun, pemerintah dan DPR jalan terus meskipun mendapat banyak penolakan.
“Kalau untuk 100 persen setuju tidak mungkin. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, gugat saja di Mahkamah Konstitusi,” ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). (F-2)
