OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Dua hari menjelang tutup tahun 2024, Pemerintah menyampaikan kabar baik bagi petani. Berdasarkan Rapat Terbatas Presiden Prabowo dengan para Menteri terkait, memutuskan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) Jagung. HPP Gabah naik dari Rp. 6000,- menjadi Rp. 6500,- per kg dan harga Jagung naik dari Ro. 5000,- jadi Rp. 5500,- per kg.
Walaupun angka kenaikan harga gabah dan jagung ini masih belum senafas dengan aspirasi petani yang sesungguhnya, namun petani tetap bersyukur atas keberpihakan Presiden Prabowo yang ingin neningkatkan kesejahteraan petani secara lebih nyata. Petani patut memberi acungan jempol atas sikap Pemerintah yang akan menampung semua hasil panen petani dengan harga yang sesuai dengan HPP.
Bagi petani, yang jadi masalah dalam melakoni kehidupannya, selain belum dilahirkannya HPP Gabah yang mampu memberi keuntungan maksimal, ternyata penerapannya di lapangan, ada kalanya pula menjadi masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan. Apa yang tersurat di atas kertas, belum tentu akan sesuai dengan pelaksanaannya.
Itu sebabnya, petani sering meminta kepada Presiden agar Pemerintah, betul-betul melakukan pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengamanan terhadap kebijakan yang melibatkan hajat hidup psra petani. Pengalaman pahit di masa lalu, tidak perlu lagi terulang dikala bangsa ini dinakhkodai seorang Presiden yang sempat memimpin HKTI selama dua periode kepemimpinan.
Catatan penting yang perlu dijadikan bahan diskusi, mengapa Pemerintah tidak mengeluarkan keputusan tentang HPP Beras ? Padahal, selsma ini Pemerintah tidak pernah memisahkan gabah dan beras dalam penetapan HPP nya. Atau, Pemerintah semakin menyadari, yang dimiliki para petani sebetulnya gabah. Sedangkan beras merupakan miliknya pedagang atsu pengusaha.
Jujur kita akui, dalam pengelolaan usahatani padi, sebagian besar petani padi akan berujung di gabah (gabah kering panen = GKP). Jarang-jarang, ada petani yang mampu mengolah gabah menjadi beras. Prioritas Pemerintah menaikkan HPP Gabah dan belum mengutak-atik HPP Beras, boleh jadi Pemerintah memberi titik tekan kepada perbaikan kualitas hidup psra petani.
Yang membuat petani nelangsa adalah ketika panen raya tiba, harga gabah di petani selalu anjlok. Merosotnya harga gabah ini, tentu membuat para petani banyak yang kecewa. Harapan untuk berubah nasib pun pupus dengan sendirinya. Boro-boro dapat hidup sejahtera, hasil panen yang diperoleh, terkadang tidak mampu menutup biaya produksinya.
Permainan menekan harga gabah selama panen berlangsung, sebetulnya merupakan lagu lama, yang digarap oleh oknum-oknum pelaku bisnis di lapangan. Mereka umumnya hanya ingin mengejar keuntungan sesaat, tanpa ada kecintaan sedikit pun di hatinya terhadap nasib dan kehidupan petani. Yang ada di benaknya, bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya.
Hadirnya “Bulog Baru” yang akan menjadi offtaker untuk membeli gabah petani dengan jumlah yang tak terbaras, tentu saja membuat para oknum menjadi sedikit terganggu dalam menjalankan aksi klasiknya. Mereka pasti berpikir keras untuk tetap melakukan kiprah kesehariannya untuk nengambil untung dari bisnis pergabahan dan perberasan itu sendiri.
Saat inilah peran dan keberadaan Bulog sangat dimintakan. Sebagai lembaga otonom Pemerintah yang langsung dibawah Presiden, Bulog diharapkan mampu membangun pasar gabah dan pssar beras yang lebih mengedepankan asas keadilan dari para pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya, ketimbang hanya berpikir keuntungan ekonomi semata.
Pertanyaannya adalah kapan regulasi Bulog Baru akan secepatnya dituntaskan ? Kita percaya Bung Zulhas akan lebih proaktif untuk menggarapnya. Hal ini penting diingatkan, mengingat mulai bulsn Pebruari/Maret 2025, sudah ada daerah yang melaksanakan panen. Disinilah prinsip “kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat”, perlu diterapkan dalam melahirkan Bulog Baru.
Sambil menunggu resminya kelahiran Bulog Baru, tidak ada salahnya kalau Keluarga Besar Perum Bulog di seluruh Indonesia, mulai bersiap diri menyusun berbagai pemikiran cerdas, sekiranya Bulog akan ditugaskan menjadi offtaker. Lalu, bagaimana strategi yang sebaiknya ditempuh dalam nembangun kesadaran baru di kalangan bandar/tengkulak/pedagang/pengusaha gabah dan beras dalan menerapkan asas keadilan dalam pasar gabah dan pasar beras ?
Disodorkan pada suasana demikian, Kang Wahyu sebagai Dirut Perum Bulog bersama Kang Arief selaku Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, pasti akan bergerak cepat dan cerdas dalam meluruskan apa-apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo ketika ada hasrat untuk merevitalisasi Perum Bulog agar tampil kembali menjadi lembaga otonom Pemerintah.
Semoga pesan Pemerintah jelang tahun baru 2025 ini, betul-betul mampu membawa harapan baru bagi perbaikan nasib dan kehidupan petani di nasa depan. Bulog sebagai sahabat sejati petani, tentu akan berkiprah untuk memberi kinerja terbaiknya demi terwujudnya kehidupan petani khususnya dan masyarakat umumnya, yang lebih ceria lagi. “Means the future hapiness”. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
