FusilatNews- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai terlalu besar untuk menutupi biaya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada minggu depan.
“Minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan asia ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” ungkap Menko Luhut dalam Kuliah Umum Menko Marves di Universitas Hasanudin dikutip CNBCIndonesia.com Sabtu (20/8/2022).
“Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan Asia ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” tambahnya.
Subsidi energi senilai Rp502,4 triliun yang tertuang dalam APBN 2022. Subsidi digunakan untuk bahan bakar, elpiji dan listrik.
Berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM Pertalite dan solar bersubsidi pada kuartal III 2022. Menurut dia, pemerintah masih mengkaji beberapa situasi.
“Masih disampaikan beberapa skenario. Tidak kuartal III-2022,” tegas Airlangga, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8/2022).
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia mengatakan subsidi individu masih perlu dirancang dan pemerintah akan terus mengamanatkan penggunaan aplikasi My Pertamina.
Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Jokowi mengaku tidak segan-segan mengambil keputusan yang tidak populis, seperti menaikkan harga BBM, dan akan tetap disubsidi jika kebijakan itu benar-benar dibutuhkan.
Jokowi menegaskan, kebijakan ini merupakan upaya terakhir.
“Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM),” kata Jokowi.
“Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat,” lanjut Jokowi.
