Fusilatnews – Pernyataan Kepala MBG yang menyebut Indonesia memotong 19.000 ekor sapi per hari bukan sekadar keliru. Ia adalah dusta besar berbasis angka, yang jika dibiarkan, akan menyesatkan publik dan merusak nalar kebijakan pangan nasional.
Angka dalam kebijakan publik bukan hiasan pidato. Ia adalah fondasi. Ketika fondasi itu palsu, seluruh bangunan kebijakan di atasnya ikut rapuh.
Data Bicara, Klaim Tersungkur
Mari kita letakkan klaim itu di meja data.
Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai kompilasi data pemotongan ternak, jumlah sapi yang dipotong untuk konsumsi di Indonesia berada di kisaran 800 ribu hingga 1 juta ekor per tahun.
Dengan pendekatan paling longgar—misalnya 900.000 ekor per tahun—maka konsumsi harian nasional adalah:
±2.400–2.500 ekor sapi per hari
Bukan 19.000.
Artinya, klaim Kepala MBG melambung hampir delapan kali lipat dari realitas.
Jika angka 19.000 ekor per hari itu benar, maka dalam setahun Indonesia harus memotong:
±6,9 juta ekor sapi per tahun
Padahal total populasi sapi nasional saja hanya sekitar 18 juta ekor. Dengan klaim itu, dalam kurang dari tiga tahun, sapi Indonesia akan punah—tanpa perang, tanpa wabah, tanpa bencana.
Ini bukan sekadar salah hitung. Ini tidak masuk akal secara biologis, statistik, dan logika ekonomi.
Salah Data atau Sengaja Menyesatkan?
Ada dua kemungkinan dari pernyataan ini—dan keduanya sama-sama bermasalah:
- Ketidakmampuan memahami data dasar pangan nasional, atau
- Upaya membesar-besarkan krisis demi membenarkan kebijakan tertentu: impor, anggaran, atau proyek.
Dalam kedua skenario, publik dirugikan.
Karena angka palsu akan melahirkan:
- kebijakan impor berlebihan,
- ketergantungan pada pasar luar negeri,
- dan matinya peternak rakyat yang sebenarnya tidak pernah diajak bicara.
Bahaya Kebohongan Statistik
Kebohongan berbasis angka lebih berbahaya dari propaganda verbal. Ia tampak ilmiah, terdengar teknokratis, dan sering lolos tanpa perlawanan.
Padahal, 19.000 ekor per hari bukan kesalahan kecil.
Itu bukan salah koma.
Itu rekayasa realitas.
Jika pejabat publik bebas mengarang angka konsumsi sapi hari ini, maka besok:
- angka kemiskinan bisa “disesuaikan”,
- defisit pangan bisa “dibesarkan”,
- dan kegagalan kebijakan bisa “dihalalkan”.
Penutup: Negara Tidak Boleh Dikelola dengan Angka Karangan
Negara bukan warung kopi tempat angka dilempar sembarangan.
Setiap digit dalam kebijakan publik berdampak pada:
- anggaran triliunan,
- hidup peternak,
- dan ketahanan pangan nasional.
Maka pernyataan Kepala MBG soal 19.000 sapi per hari harus disebut apa adanya:
dusta besar yang tidak berdasar data.
Dan dusta, betapapun dibungkus jabatan, tetaplah dusta.
