Evaluasi Pesta Demokrasi 2024 Muncul Usulan Gubernur Dipilih DPRD Pileg-Pilpres Dipisah

Jakarta – Fusilatnews Berakhirnya gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada Serentak 2024 langsung memunculkan wacana baru terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Wacana evaluasi ini dipicu oleh tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput pada hari pencoblosan

Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat golput tertinggi di Pulau Jawa yakni 42,07 persen.

Kemudian disusul angka golput di Jawa Barat yang mencapai 33,66 persen, Jawa Timur dengan presentase 30,15 persen, dan Jawa Tengah di angka 26,44 persen.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menduga situasi ini dipicu oleh gelaran pilpres, pileg, dan pilkada yang berlangsung di tahun yang sama.

Komisi II DPR ini sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan, justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat,” ujar Rifqi , Jumat

Atau misalnya dekatnya jadwal pileg, pilpres dengan pilkada itu juga membuat dorongan partisipasi pemilih menjadi rendah,” imbuh dia. Tak hanya soal golput, wacana untuk mengubah sistem pilkada juga muncul karena biaya yang dianggap terlalu besar.

Jazilul Fawaid mengungkapkan, PKB tengah mengkaji usulan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Ia beralasan, biaya besar yang dikeluarkan bisa digunakan untuk keperluan lain.

Karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah itu?” sebut Jazilul, Jumat malam.

Baginya, jika sistem itu disepakati partisipasi publik bisa tetap dilakukan dengan memberikan masukkan pada parpol. Kemudian, parpol bakal menugaskan kadernya di DPRD untuk memilih figur yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Lebih baik aja serahkan kepada DPRD, simple. Masyarakat mungkin bisa memberikan masukkan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” tuturnya. Pileg-Pilpres dipisah

Dorongan evaluasi tidak hanya muncul untuk gelaran pilkada, tetapi juga pileg dan pilpres. Tahun 2024 merupakan kali kedua

dan pileg digelar dalam waktu bersamaan serta pertama kalinya pilkada digelar serentak di semua daerah pada tahun yang sama digelarnya pileg dan pilpres. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat yang mengusulkan agar pilpres dan pileg kembali dipisah seperti sebelum tahun 2019

Salah satu rekomendasi eksternal menyangkut soal usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang,” ujar Ketua DPP PKB, Syaiful Huda

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, gelaran pilpres dan pileg yang dilakukan bersama membuat masyarakat hanya fokus untuk figur-figur calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga, kerja keras utama parpol diarahkan lebih dulu untuk pilpres. Padahal, pileg juga perlu fokus dan perhatian tersendiri. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pilpres dan pileg perlu dipisah karena gelaran pileg juga penting agar masyarakat tahu siapa figur-figur yang bakal memperjuangkan nasibnya melalui jalur parlemen.

Baca juga: Turun Gunung pada Pilkada Jakarta-Jateng, Jokowi Dinilai Tengah Siapkan Gibran untuk Pilpres 2029 AHY pun menuturkan, parpol juga tak sembarangan menempatkan kadernya mengikuti pileg. Hanya kader-kader terbaik yang dipilih untuk mengikuti kontestasi itu. Maka, ia tak mau masyarakat menjadikan pileg hanya sebagai formalitas karena sudah terlalu fokus pada pilpres.

Nah harapannya pemilih mengenal siapa yang akan dipilihnya, partainya termasuk caleg-calegnya. Jangan hanya sekadar yang penting datang, yang penting saya sudah menunaikan tugas,” paparnya.