Fuad Plered menulis beberapa dugaan kesalahan yang dilakukan Habib Luthfi. Sehingga ulama asal Pekalongan musti dicopot dari jabatannya.
Jakarta – Fusilatnews – Presiden Jokowi digugat oleh seseorang yang bernama Fuad Riyadi alias Fuad Plered. Gugatan disampaiakan dengan tuntutan untuk memberhentikan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi karena diduga memalsukan makam.
Fuad Plered menulis beberapa dugaan kesalahan yang dilakukan Habib Luthfi. Sehingga ulama asal Pekalongan musti dicopot dari jabatannya.
Gugatan Fuad Plered dibacakan oleh asistennya yang duduk disampingnya. Kesalahan Habib Luthfi menurut gugatan tersebut meliputi; .
Pertama, karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik.
“Bahwa Habib Luthfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah berdirinya Jerman”.
Kedua, Habib Luthfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab walisongo.
Ketiga, bahwa Habib Luthfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Assegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia.
Keempat, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap walisongo.
Kelima, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam.
Keenam, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggota Wantimpres.
Ketujuh, bahwa Habib Luthfi bin Yahya patut diduga menyerukan ke para habib untuk menyebarkan thoriqoh alawiyin agar setiap orang meyakini bani alawi merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia.
Dr. (H.C.) H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (lahir 10 November 1947) atau sering disapa Habib Luthfi bin Yahya adalah seorang Sayyid, Kiai, Ulama, Mursyid dan Dai berkebangsaan Indonesia.
Selain menjadi pendakwah, Habib Luthfi juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sejak 13 Desember 2019.
