Ambisi PDIP ingin mendominasi koalisi besar untuk kepentingan elektoralnya sendiri dalam kontestasi pemilu Presiden 2024 mendatang, gagal. PDIP menjawab bahwa PDIP berada dalam posisi bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri di Pilpres 2024
Jakarta-Fusilanews.–Menanggapi ditolaknya keinginan PDIP untuk mendapatkan jatah capres dalam koalisi besar, Politikus PDIP Aria Bima mengaku gerah dengan partai lain yang memberikan syarat kepada PDIP jika ikut dalam koalisi besar di Pilpres 2024.
Menurut Aria, PDIP berada dalam posisi bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri di Pilpres 2024 karena sudah memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
“Saya tidak ngerti, PDIP ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan,” ujar Aria di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).
Karena itu PDIP tidak masalah jika Koalisi Besar ingin segera mengusung dan mendeklarasikan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024, tanpa harus menekan-nekan PDIP agar tidak memaksakan capres dari internal kalau bergabung Koalisi Besar.
Koalisi Besar yang dimaksud adalah gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Gerindra-PKB.
“Jadi saya menghargai untuk Koalisi Besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong,” tandas dia.
Aria mengatakan PDIP tidak akan menggunakan istilah Koalisi Besar. Pasalnya, dalam sistem presidensial tidak mengenal istilah koalisi.
Yang ada, kerja sama politik dan sedang terus dijajaki oleh PDIP terutama dengan partai yang memiliki kesamaan pandangan.
“PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama,” ungkap Aria.
Aria juga menilai kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis. kerja sama politik sudah final ketika partai politik menandatangani form pengusungan capres dan cawapres 2024.
“Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya.
Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung partai politik, nggak ada koalisi,” pungkas Aria.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan PDIP agar mengikuti aturan main Koalisi Besar jika ingin bergabung.
Karena Koalisi Besar sudah diinisiasi oleh 5 parpol sehingga kehadiran PDIP tidak boleh menguasai Koalisi Besar.
“Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (12/4) kemarin
