Damai Hari Lubis- Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Ganjar Pranowo, menjadi Capres 2024 jelas gaung utamanya nampak didukung oleh Mayoritas Kader dan Simpatisan serta suara daripada akar rumput PDIP di Jawa Tengah, selebihnya dikota-kota lainnya baik di Pulu Jawa ( Jabar, Jatim, terlebih DKI dan Banten ), Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku , NTT dan Papua, nyaris tak terdengar. Andaipun, mungkin saja bertambah dukungan secara siginifikan oleh karena pergeseran waktu yang ada mendekati bukan dan tahun pemilu 2024, secara garis kepartaian, hal yang mustahil disetujui oleh Megawati Soekarno Putri yang sudah mempersiapkan “trah ” Soekarno, setelah dirinya pernah menjadi Presiden RI kelima ( 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 )
Lalu apakah Joko Widodo/ Jokowi karena pengaruh jabatannya sebagai Presiden RI. Selain sebagai sesama anggota partai PDIP ikut menyetujui Ganjar sebagai Capres 2024 ? Belum kedengaran dukungan suaranya, begitupun kubu senioren dari DPP. PDIP sampai dengan hari ini tidak ada satu orang pun yang terdengar turut mendukung Ganjar sebagai bakal capres 2024, terkecuali suara pentolan para buzzer pendukung Jokowi, utamanya Denny Siregar dan kawan – kawan yang support Ganjar melalui beberapa media sosial, mereka gunakan pembuka kata ” hanya Ganjar yang menyerupai Jokowi”, apakah ini sebagai ” bip ” atau signal restu Jokowi, ini dibutuhkan bukti pertimbangan yang ekstra seksama, minimal sampai pada tahun depan di awal 2023, hanya tentunya saat ini gejala manuver buzzer fanatik Jokowi tentu dapat menjadi referensi atau sedikit gambaran dari sisi politik terkait dukungan politik terhadap subjek atau individu dimaksud
Bagaimana, dengan suara- suara wacana 3 periode Jokowi, perihal ini sudah ditanggapi oleh Jokowi seperti biasanya dengan pola ambigu seperti ” malu-malu kucing “. Karena, walau dirinya berstatamen menolak dengan kalimat ; ” yang menyampaikan ide 3 periode sama saja mempermalukan dirinya, bak menampar mukanya ” , namun disisi lain faktanya, pembiaran wacana berlangsung, tiada teguran sam sekali atau larangan yang dilakukannya, walau jelas – jelas dari faktor sistim hukum NRI, 3 periode identik dengan pernyataan kehendak negatif atau mensrea ” makar ” terhadap Sistim Konstitusi, terlebih usulan itu datangnya dari 3 orang yang masih duduk sebagai pejabat tinggi dikabinetnya, sebagai menteri-menterinya serta merangkap tokoh – tokoh partai ; Luhut Binsar Panjaitan/Menkomarves, Bahlil Menteri Investasi, Erlanggar Hartarto dan Zulfikar Hasan serta Muhaimin. Mereka dalam kedudukannya selain seorang menteri, Erlangga selaku Ketum DPP. Partai Golkar dan Zulkifli Hasan selaku Ketum DPP. PAN, serta Muhaimin Ketum DPP. PKB. LBP sebagai juga duduk sebagai petinggi fungsionaris Partai Golkar. Namun yang jelas suara – suara para menteri dan suara Para Ketum Partai tersebut menyiratkan bahwa mereka *lebih baik mendukung Jokowi daripada Puan,* sekalipun resikonya ekstra tragis, yakni melanggar konstitusi. Namun apa tanggapan Jokowi ? cukup santai dan lugu ” itu gak apa-apa kan hanya sebuah wacana “. Lalu beberapa titik di daerah- daerah pun tetap menggeliatkan ide undur pemilu atau Jokowi presiden 3 periode
Bagaimana dengan Prabowo selain juga sebagai Menhan dan Ketum Partai Gerindra, serta orang dekat Jokowi saat ini, yang sudah keras disuarakan oleh para Kader Partainya di DPP. Gerindra untuk menjadi Capres 2024, terkait 3 periode, Partai Gerindra senyap suara, yang ada hanya nada sumbang dari seorang Fadli Zon sepertinya, namun yang jelas Prabowo secara eksplisit nyatakan ” jika ia menjadi pemimpin akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi ” , lalu jauh hari sebelumnya dirinya pernah menyatakan ” saya angkat saksi bahwa Jokowi, he is right on track “. Dan publik bangsa ini, masih mengingat dengan jelas, bahwa pada Hari Raya Pertama Iedul Fitri, 1443 Hijriah, Senin 2 Mai 2022, walau dalam kondisi larangan oleh Jokowi , agar masyarakat muslim ” tidak mengadakan halal bihalal dengan disertai makan dan minum, ” oleh sebab adanya regulasi Prokes Covid 19, namun dirinya tak menggubris, Prabowo tetap menyambangi Jokowi Sang Petugas Partai PDIP di Istana Negara, Gedung Agung, Jogjakarta, sekaligus berlebaran sambil menyantap hidangan bakso, tempe bacem dan opor ayam. Maka dari sudut pandang politik, bahwa Prabowo lebih mementingkan mengunjungi Jokowi daripada bertandang ke rumah Megawati Sang ” Pemilik Partai “, yang nota bene, sama – sama berdomisili di Jakarta. Ini sebuah cermin, oleh sebab Prabowo dan Jokowi merupakan individu – individu sebagai para politisi, dan Prabowo memiliki signal kuat untuk dapat dinyatakan oleh publik sebagai bakal capres 2024, tentunya semua peristiwa ini sebagai langkah manuver politik atau intrik- intrik politik menghadapi Pemilu Pilpres 2024
Apa resiko daripada pembiaran Jokowi terhadap sesama petugas partai atau tepatnya terhadap sosok biologis Puan sebagai ” seorang anak pemilik partai PDIP ” yang punya minat prestisius di arena kompetisi pilpres 2024, yang ada kelihatan justru Jokowi nampak lebih mesra dengan Prabowo dibanding dengan Puan, atau mungkinkah karena berkembang isu, bahwa Megawati, dengan alasan melanggar sistim demokrasi, Ia menolak ide LBP selaku corong Jokowi, yang menawarkan Puan menjadi Wapres, setelah ide diundurkanya Pemilu 2024 ( Caleg ) Pilpres disetujui anggota parlemen DPR RI, MPR RI dan DPD.RI, dari pemilu yang seharusnya ditahun 2024, lalu ( Puan ) menggantikan posisi Wapres KH.Maruf Amin, selain ( jika ) telah mendapatkan persetujuan politik di parlemen/ legislatif, juga akan disusul melalui legitimasi atau kebijakan hukum ( melalui Perpres ) sedemikian rupa, agar Puan sebelum tahun 2024 atau dengan masa perpanjangan jabatan Presiden 2023 – 2008 atau 2024 – 2029, sama dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden 5 tahun, hal informasi terkait isu ini, sesuai informasi yang didapat publik secara transparan akan adanya gagasan undur pemilu yang dimotori oleh LBP dan kroninya tersebut, dengan kemunculan dari berbagai gejala fenomena dan perkembangan politik, diantaranya LBP yang sounding ke publik dengan beberapa statemen, bahwa dirinya ” sudah mengantongi big data yang berisi 110 juta masyarakat negara ini yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda “, kemudian ” wacana ” ini, dilanjutkan oleh gaung kawan-kawannya dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju ( Erlangga , Muhaimin, Zulhas dan Bahlil ) untuk wacana Jokowi 3 priode dengan cara undurkan pemilu pilpres 2024, selanjutnya publik pun menolak ” ambisi Jokowi” tersebut, yang disampaikan selain melalui LBP, juga di blow up para menteri koalisinya yang berasal daripara Ketum Partai pendukung di Kabinet Indonesia Maju Jilid II.
Maka secara benang merah politik, tentu ada causalitas, dari seorang Ganjar yang tertolak, yang ujug-ujug banyak anggota akar rumput PDIP dan Gaung buzzer dari para Pendukung setia Jokowi, yang menginginkan Ganjar Capres, hanya karena faktor ; ” Sifat atau jatidiri Ganjar yang paling mirip dengan Jokowi”. Namun mungkin lacur ( sial ) massa yang berpihakan kepada Jokowi untuk 3 periode, terganjal oleh sebab konstitusi, maka tamat untuk dirinya menjadi presiden 3 kali,(tiga periode). Tentunya karena selain tertolak oleh prinsip dasar konstitusi atau sistim hukum NKRI termasuk gemuruh suara penolakan dari publik, juga ” nyatanya ditolak mentah – mentah oleh pemilik partai PDIP ” Megawati Soekaro Putri, maka, setelah penolakan Jokowi 3 Periode ini, tentunya apalah artinya seorang Ganjar yang tak berpartai jika Seorang Megawati memberhentikanya oleh sebab tidak mematuhi atau membangkang keputusan partai, sebagai seorang yang ingin berkompetisi secara ilegal, sehingga boleh jadi dianggap mensabotase keputusan legal Partai terhadap Putrinya Puan Maharani sebagai capres dari partai PDIP. Maka jika seperti ini faktanya, walau Jokowi pada awalnya, sepertinya hanya tes water melalui Ganjar atau hanya ingin mem-pressure partainya bernaung, disertai iming kursi wapres kepada Puan, namun tertolak oleh Megawati. Maka bila diibaratkan sebuah bola, jadilah Ganjar sebagai korban yang sudah ditendang dan melambung, namun tak tidak gol, sehingga hanya menjadi korban ” sebagai bola kempis yang ditendang, namun sia-sia menyimpang diluar mistar gawang “. Kemudian Prabowo yang akan maju menjadi presiden dan jokowi yang tak mau kehilangan kekuasan serta kepribadiannya yang selama ini diketahui publik sebagai individu yang ” tahan malu”, dan tidak ingin terpuruk power syndrome, maka dirinya akan mempertahankan dominasi yang pernah ia peroleh dan utamanya harga diri, maka dirinya perlu tetap berada dilingkaran kekuasaan, termasuk yang utama adalah antisipasi tuntutan hukum terhadap dirinya kelak, atas kekeliruan dan atau kesalahannya selama menjabat presiden didua periode ( 2014- 2019 dan 2019 – 2024 ), termasuk untuk pengawalan atau menjaga keselamatan sanak keluarganya, tentu Jokowi bersedia dan berharap untuk menjadi Wapres 2024 – 2029 yang tentunya mesti melewati pemilu pilpres di 2024, sebagai Bakal Cawapres dengan berpasangan Bakal Capres Prabowo pada Pemilu Pilpres 2024 – 2029
Lalu apakah Puan ” rela dikhianati ” akan mundur atau justru melanjutkan minat pencapresannya di 2024 ? Tentunya Puan tetap akan maju melangkah, walau harus berposisi bersanding terpaksa terbalik, oleh sebab politik sakit hati terhadap Jokowi dan Ganjar yang dianggap penghianat partai, termasuk terhadap PS. Oleh sebab selain dianggap sebagai sisa-sisa orde baru ,yang mereka rangkul oleh sebab kebutuhan politik dan “devide empera” yang menguntungkan terhadap kekuatan khususnya barisan ummat muslim, umumnya, kekuatan yang berada daripada komponen partai serta Kelompok 212, sebuah Kelompok Besar yang lahir dan dibesut Habib Rizieq Shihab/ HRS, Seorang Ulama Besar dan Terkemuka serta terkharismatik di Tanah Air, dan sejatinya Beliau juga salah seorang aset muslim terbesar dunia abad ini, yang data dan fakta hukumnya, dirinya dan para ulama serta para pengikutnya serta simpatisannya sebagai kelompok berbasis ummat muslim dan nasionalis dari para pendukung Prabowo, kala Pilpres di 2019, namun kini telah merasakan ” buah pengkhianatan ” Prabowo, menurut versi Alumni Gerakan Moral 212 ( 2 Desemeber 2016 ) yang bernaung di PA. 212 dan para anggota serta simpatisannya, dan oleh sebab mayoritas riil minat disertai emosi dan sentimentil politik bangsa ini terhadap kebijakan politik Jokowi Periode 2014, 2019 – 2024, maka kelompok hasil binaan dan besutan HRS, Sang Ulama Besar ummat muslim negeri ini, yakni Kelompok PA 212, yang terangkum diantaranya sebagai Kelompok FPI/ Front Pesaudaraan Islam dan GNP.Ulama/ Gerakan Nasional Pembela Ulama, maupun daripada komponen dan atau organisasi kelompok muslim model Pendukung lainnya semacam HRS Centre, Korlabi ( Koordinator Pelaporan Bela Islam ) dan juga kelompok nasionalis lainnya yang ada di tanah air , diantaranya AAB/ Aliansi Anak Bangsa serta banyak komponen atau kelompok lainnya yang menyatakan diri sebagai kelompok yanh setia dan patuh dibawah arahan dan ” panji HRS “, maka Puan tentunya akan melirik HRS Sang Imam Besar. Tentunya dan selebihnya atas dasar perolehan fantastic kursi 19, 33 prosen, maka Puan memang jelas berkesempatan besar tuk terus maju melangkah sebagai Capres, bahkan mengalahkan siapapun pasangan lawannya di Pilpres 2024, dengan catatan jika Puan sebagai Cawapres dan Anies Baswedan sebagai ditengarai adalah loyalis HRS Capresnya. Oleh sebab selain Anies tidak berkenan menjadi Cawapres, tentunya terlarang atau tidak akan dapat restu ulama besar dan kharismatik bangsa di negeri ini, yakni HRS. Yang punya makna secara politis psikologis dan sosiologis hal ini dapat teejadi jika Pasangan Capres Anies – Cawapres Puan, nilai positif atau lebih lainnya, perpaduan pasangan Anies dan Puan, juga sebuah perpaduan yang elok, wujid implementasi yang repsentatif ( penerapan pendelegasian), sehingga positif pada kesatuan dan persatuan bangsa , setidak -tidaknya akan meminimalisir keberlanjutan persilangan pemahaman politik antara anak bangsa dan terpenting mencairkan atau mendingin sejukan ummat muslim umumnya daripara pengikut Sang Imam Besar riil negeri ini, terhadap kelompok yang mengidentifikasikan jatidiri mereka sebagai Barisan Setia Pengikut Soekarno, mantan Presiden RI Pertama, dan tercatat sebagai salah seorang, Proklamator Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945
Akhirnya estimasi politik, pada Pilpres 2024 bisa jadi Koalisi Kabinet Jokowi terjadi ecross atau bersilangan dengan PDIP yang justru akan berkoalisi dengan ” seteru politiknya ” PKS sehingga terwujud afiliasi temporer atau dukungan sementara pada pasangan calon yang sifatnya khusus hanya untuk meraih kemenangan Capres pada pilpres 2024 – 2029, dan deal-deal politik jika mereka yang berafiliasi meraih kemenangan, bisa jadi afiliasi terhadap PDIP dan PKS bersama dengan Demokrat, diikuti Nasdem yang saat ini masih tetap hati – hati berdiri dipersimpangan terhadap pendukungan capres yang memang semua masih samar – samar Vs. Golkar, Gerindra, PAN PKB, dan PPP. Apa yang akan terjadi sebenarnya, publik masyarakat Indonesia ,harap sabar menunggu ( wait and see ) kelak saatnya dapat melihat kepastian prediksi politik ini, jelang September 2023 atau pada pasca tahun 2023 atau pra bulan di tahun 2024
