Fusilatnews – Generasi Z Indonesia tumbuh di zaman yang tampak bebas. Tak ada razia buku kiri, tak ada penangkapan aktivis di tengah malam, tak ada suara derap sepatu tentara di jalanan. Mereka lahir dan besar di era ketika demokrasi seolah sudah menjadi hal biasa — seperti udara yang dihirup tiap hari, ada begitu saja tanpa perlu diperjuangkan.
Namun di balik kenyamanan itu, ada ironi yang menggelitik: demokrasi yang mereka nikmati hari ini tengah menurun kualitasnya, sementara kepuasan mereka terhadapnya justru meningkat. Fenomena inilah yang disorot Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Matthew Gammon dalam penelitian bertajuk “Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians” yang terbit di Journal of East Asian Studies (2025).
Ketiganya menyebut Gen Z Indonesia sebagai “demokrat yang terlena” — kelompok yang mengaku mendukung demokrasi, tapi tak lagi waspada terhadap ancaman di baliknya.
Demokrasi Tanpa Rasa Cemas
Penelitian ini memanfaatkan 68 survei nasional dari 2003 hingga 2023 dengan lebih dari 149 ribu responden. Hasilnya cukup mencengangkan: mayoritas anak muda Indonesia menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik. Tetapi dukungan ini bersifat dangkal—sekadar slogan, bukan keyakinan yang disertai kesadaran kritis.
Yang lebih mengejutkan, generasi muda ini juga merasa paling puas terhadap cara demokrasi dijalankan di Indonesia, meskipun selama sepuluh tahun terakhir negara ini mengalami kemunduran dalam kebebasan sipil, independensi lembaga, dan transparansi kekuasaan.
Demokrasi di mata mereka tampak aman dan baik-baik saja. Padahal, dalam banyak hal, Indonesia kini lebih mirip demokrasi yang dikontrol dari atas — di mana kebebasan berbicara dijaga agar tidak terlalu keras, dan partisipasi publik diarahkan agar tidak terlalu kritis.
Dukungan yang Keliru
Kepuasan Gen Z terhadap demokrasi menemukan manifestasinya yang paling jelas di Pemilu 2024. Exit poll menunjukkan sekitar 71 persen Gen Z memilih Prabowo Subianto — sosok dengan rekam jejak kuat di masa Orde Baru, rezim yang justru menjadi antitesis demokrasi.
Bagi banyak anak muda, Prabowo bukanlah mantan jenderal dengan bayangan masa lalu, melainkan figur karismatik yang tampil jenaka di TikTok. Politik bagi mereka bukan lagi arena gagasan dan perdebatan, tetapi konten hiburan yang dikonsumsi dalam bentuk potongan video dan meme.
Maka batas antara otoritarian dan demokratis menjadi kabur. Slogan-slogan demokrasi dikutip tanpa konteks, kritik sosial direduksi jadi tren digital. Inilah wajah baru demokrasi yang meninabobokan — ramai, tapi tanpa kedalaman.
Lalai dalam Kebebasan
Menurut penelitian tersebut, Gen Z masuk ke dunia politik pada masa pemerintahan Jokowi — periode yang relatif stabil dan sejahtera secara ekonomi, namun diwarnai pelemahan lembaga demokrasi. Mereka tumbuh dalam suasana “normal” di mana represi tidak lagi tampak kasar, tapi justru hadir dalam bentuk yang lembut: pembingkaian media, kriminalisasi selektif, dan kooptasi elite.
Karena itu, mereka tak lagi merasa perlu curiga terhadap kekuasaan. Demokrasi dianggap aman, padahal sedang perlahan direbut. Seperti katak dalam air mendidih, generasi ini mungkin baru sadar ketika sudah terlambat.
Menjaga Kewaspadaan
Kelemahan demokrasi hari ini bukan karena dibenci rakyatnya, tetapi karena diabaikan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Penelitian Muhtadi dkk. menjadi pengingat penting: demokrasi tidak runtuh dalam sekejap, melainkan pudar karena generasi mudanya berhenti peduli.
Mendidik kewaspadaan demokratis kini menjadi tugas besar: melalui pendidikan, media, dan ruang publik yang menumbuhkan keberanian berpikir kritis. Demokrasi tidak cukup hanya dirayakan di TPS atau media sosial, tapi juga dipahami dan dikawal.
Sebab tanpa kesadaran itu, generasi muda Indonesia akan terus menjadi “demokrat yang puas”—bebas tapi tak peduli, kritis tapi hanya di kolom komentar, hidup dalam demokrasi yang perlahan kehilangan rohnya.
