Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaDi penghujung tahun 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa memasuki 2026, Pemerintahan Presiden Prabowo akan memproklamasikan kisah sukses swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Data Badan Pusat Statistik memperkuat keyakinan itu. Produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton, melampaui target pemerintah.
Peningkatan produksi ini tidak terjadi tanpa sebab. Setidaknya ada lima faktor utama yang mendorong lonjakan produksi beras nasional.
Pertama, perbaikan cuaca. Musim kemarau yang lebih singkat dan curah hujan yang relatif stabil memungkinkan peningkatan intensitas tanam.
Kedua, kemajuan teknologi pertanian, mulai dari irigasi yang lebih efisien, benih unggul, hingga pemupukan presisi.
Ketiga, kebijakan pemerintah berupa subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, serta kebijakan harga yang memberi kepastian bagi petani.
Keempat, penambahan dan optimalisasi lahan pertanian.
Kelima, penurunan kerusakan tanaman melalui pengendalian hama dan penyakit yang lebih efektif.
Seiring dengan itu, pemerintah juga melahirkan berbagai terobosan cerdas untuk menggenjot produksi di lapangan. Di antaranya penggunaan teknologi pertanian modern seperti drone pemantau lahan dan sensor kebutuhan tanaman, pemanfaatan benih unggul tahan hama, pengelolaan air yang lebih presisi, pengendalian organisme pengganggu tanaman yang ramah lingkungan, pelatihan intensif bagi petani, pemupukan berbasis kebutuhan tanah, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai.
Dengan implementasi terobosan tersebut, peningkatan produksi diharapkan tidak bersifat musiman, melainkan berkelanjutan. Inilah pembeda utama. Swasembada beras kali ini tidak boleh sekadar on trend, tetapi harus menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang.
Namun, keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dikejar dari sisi produksi. Ada sisi lain yang sama pentingnya, bahkan sering luput dari perhatian, yaitu konsumsi.
Konsumsi beras masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Sekitar 98,35 persen rumah tangga menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Ketergantungan ini membawa implikasi luas terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, struktur ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, strategi menekan laju konsumsi beras harus berjalan seiring dengan upaya menggenjot produksi. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain mendorong diversifikasi pangan, meningkatkan produksi pangan lokal seperti singkong, ubi, sagu, dan jagung, serta mengampanyekan gerakan seperti Satu Hari Tanpa Beras.
Sayangnya, mengubah pola konsumsi bukan perkara mudah. Hambatan utamanya terletak pada kebiasaan lama yang mengakar, rendahnya kesadaran akan dampak pola makan terhadap kesehatan dan lingkungan, keterbatasan akses pangan alternatif, serta faktor sosial yang membentuk preferensi konsumsi.
Meski demikian, perubahan bukan hal mustahil. Dengan edukasi berkelanjutan, ketersediaan alternatif pangan yang terjangkau, serta kampanye publik yang konsisten, masyarakat perlahan dapat menggeser pola konsumsi menuju pola makan yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Swasembada pangan sejati bukan hanya soal sawah yang melimpah panen. Ia juga tentang meja makan yang tidak lagi menggantungkan nasib pada satu komoditas. Di situlah ujian sesungguhnya ketahanan pangan nasional.
(Penulis adalah Dewan Pakar DPN HKTI)
