By Paman BED
By Paman BEDDunia diplomasi sering disamakan dengan papan catur. Bedanya, bidak-bidaknya bernyawa, berdarah, dan menanggung sejarah. Kabar bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP)—sebuah gagasan yang lahir dari rahim politik Donald Trump—seketika membuat kedai kopi di pinggiran Jakarta hingga ruang sidang Senayan gaduh. Pertanyaannya tajam dan sah: apakah Indonesia sedang mengkhianati amanat konstitusi, atau justru sedang memainkan langkah paling rasional di tengah badai geopolitik?
Mari tarik napas sejenak. Emosi penting, tetapi kejernihan lebih menentukan.
Gaza: “Riviera” yang Dibangun di Atas Puing?
Trump, dengan naluri pebisnisnya yang khas, menawarkan sebuah proposal yang sekaligus menggiurkan dan mengerikan. Board of Peace dikemas dengan narasi “perdamaian ekonomi”. Logikanya sederhana: bangun gedung, buka lapangan kerja, putar roda ekonomi—maka soal kedaulatan akan larut dengan sendirinya. Ini adalah model perdamaian top-down, transaksional, dan dingin.
Masalahnya, dalam arsitektur BoP, Israel duduk sebagai pengambil keputusan, sementara Palestina direduksi menjadi subjek teknokratik—sekadar pengelola selokan, semen, dan proyek. Di sinilah tuduhan neo-kolonialisme menemukan pijakannya. Pelaku perusakan tidak membayar “denda politik”, sementara negara-negara lain diminta ikut menanggung “dosa finansial”.
Jika Indonesia ikut serta tanpa strategi, bukankah itu berisiko menjadi legitimasi diam-diam bagi skema tersebut?
Dilema “Kursi Kosong”
Di bawah nakhoda Presiden Prabowo, pemerintah tampaknya memilih jalur pragmatis. Logikanya sederhana namun masuk akal: jika Indonesia tidak duduk di meja itu, siapa yang akan bersuara ketika BoP mulai bergeser dari rekonstruksi menuju aneksasi halus?
Kursi kosong tidak pernah protes. Ia hanya menyaksikan.
Ketidakhadiran Indonesia berarti membiarkan Gaza dibangun sepenuhnya oleh kepentingan pihak lain, tanpa satu pun suara yang mengingatkan bahwa rekonstruksi tanpa kedaulatan adalah bentuk penjajahan baru dengan wajah lebih rapi.
Namun, duduk di BoP saja jelas berisiko membuat Indonesia terlihat jinak. Di sinilah konsep Hedging Strategis menjadi krusial.
Strategi Dua Kaki: Antara Washington, Beijing, dan Moskow
Jika BoP adalah kaki kanan Indonesia—yang mengurusi urusan perut: kemanusiaan, bantuan, dan rekonstruksi—maka Indonesia membutuhkan kaki kiri yang sama kuat untuk menjaga marwah: kedaulatan politik Palestina.
Gagasan membentuk dewan tandingan bersama Cina dan Rusia bukanlah manuver pencari sensasi. Ia adalah praktik klasik balance of power dalam dunia multipolar. Indonesia berpeluang menjadi arsitek di balik layar yang mendorong Beijing dan Moskow memimpin inisiatif diplomatik murni menuju Two-State Solution.
Dalam skema ini, Indonesia bermain di dua panggung sekaligus:
- Di Board of Peace (Blok Barat):
Indonesia memastikan bantuan fisik benar-benar menyentuh warga Gaza dan mencegah rekonstruksi berubah menjadi alat pembersihan etnis terselubung. - Di Dewan Tandingan (Blok Timur/Multipolar):
Indonesia mendorong pengakuan kedaulatan politik Palestina sebagai tujuan utama, bukan sekadar embel-embel kemanusiaan.
Dengan strategi ini, Indonesia tidak sedang mendukung penjajahan. Indonesia sedang mengepung ketidakadilan dari dua sisi. Kita tidak hanya berteriak dari luar pagar, tetapi juga masuk ke ruang tamu—sambil menyiapkan pintu belakang sebagai jalur evakuasi strategis.
Refleksi: Diplomasi Bukan Tentang Kesucian, Tapi Solusi
Kita kerap terjebak dalam romantisme diplomasi yang suci secara moral, namun lumpuh secara hasil. Kita mengutuk dari kejauhan, sementara anak-anak Gaza tetap tidur di bawah tenda plastik.
Pertanyaannya:
apakah menarik diri sepenuhnya demi “kemurnian konstitusional” benar-benar membantu Palestina?
Ataukah justru lebih terhormat jika Indonesia berani “mengotori tangan” demi memastikan rakyat Palestina tetap memiliki tanah untuk dipijak—sembari membangun aliansi global yang lebih adil?
Dalam dunia yang brutal, niat baik tanpa strategi seringkali hanya menjadi catatan kaki sejarah.
Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis
Indonesia tidak boleh berubah menjadi pemandu sorak bagi agenda ekonomi Amerika Serikat. Keterlibatan dalam Board of Peace harus bersyarat, terukur, dan berbatas waktu.
Saran Strategis:
- Jangan Berjalan Sendirian
Indonesia harus merapatkan barisan dengan negara-negara OKI di dalam BoP agar tidak mudah didikte oleh satu poros kekuatan. - Bangun Jalur Belakang (Backchannel Diplomacy)
Intensifkan komunikasi dengan Cina dan Rusia untuk merumuskan kerangka perdamaian yang menempatkan kedaulatan politik Palestina sebagai tujuan akhir, bukan bonus. - Transparansi Publik
Pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat bahwa langkah ini adalah taktik di medan diplomasi—bukan penyimpangan dari Pancasila maupun Pembukaan UUD 1945.
Risiko yang Dimanajemen
Strategi ini jelas high risk, high reward.
- Jika Indonesia hanya ikut BoP, kita berisiko menjadi stempel penjajahan gaya baru.
- Jika hanya merapat ke Cina–Rusia, Indonesia berisiko terisolasi dari sistem keuangan global Barat.
Namun dengan memainkan keduanya, Indonesia berpeluang menjadi “The Untouchable Broker”—aktor penghubung yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun.
Menjadi jembatan memang berat. Ia harus siap diinjak dari dua arah.
Namun bukankah itu harga yang layak dibayar demi sebuah kemerdekaan yang terlalu lama tertunda?
Referensi
- UUD 1945, Pembukaan Alinea I dan IV
- The Deal of the Century & Economic Vision for Palestine, White House Archives
- Indonesian Foreign Policy: “Bebas Aktif” in a Multipolar World, Journal of Strategic Studies
- The China–Russia–Iran Axis in the Middle East, Foreign Policy Magazine
