Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Jakarta – Hidup di negeri mafia. Tidak jadi mafia, jadi korban mafia. Berani bicara, dibungkam mulutnya. “Ndasmu!” katanya.
Dia adalah Prabowo Subianto. Presiden yang tak berdaya menghadapi mafia. Seperti Joko Widodo, pendahulunya.
Ada mafia tambang. Harvey Moeis, misalnya. Ada mafia minyak. Kerry Riza, misalnya. Ada mafia pajak. Gayus Tambunan, misalnya. Ada mafia hukum. Zarof Ricar, misalnya. Ada mafia jabatan. Polisi yang menipu sesama polisi, misalnya. Ada mafia laut dan tanah. Arsin, Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, misalnya.
Alhasil, Indonesia seperti telah benar-benar menjadi negerinya para mafia.
Di Indonesia, mafia sangat berkuasa. Presiden pun dibuat tak berdaya. Bila pada era Orde Baru mafia tunduk kepada penguasa, di era Reformasi ini penguasa tunduk kepada mafia.
Banyak acara yang dihadiri Presiden, ada mafia pula di sana. Ini terjadi di era Prabowo maupun Jokowi sebelumnya.
Mafia tambang yang melibatkan Harvey Moeis merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah. Sayangnya, suami Sandra Dewi itu cuma dihukum 6 tahun penjara. Beruntung rakyat Indonesia, di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), Harvey dihukum 20 tahun penjara.
Mafia minyak yang melibatkan Kerry Riza merugikan keuangan negara hingga 193 triliun rupiah. Rumah Riza Chalid, sang ayah pun sudah digeledah. Tapi, apakah Riza yang pernah tersangkut kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto itu akan menjadi tersangka? Sepertinya mimpi saja.
Mafia laut dan tanah yang viral gegara pagar laut ilegal, hanya pelaku lapangan saja yang dipenjara. Sementara Aguan alias Sugianto Kusuma, pemilik Agung Sedayu Group yang dua anak perusahaannya, yakin PT Intan Agung Makmur dan PT Inti Cahaya Sentosa, menguasai ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut itu sudah ditegaskan oleh polisi tidak akan diperiksa. Aguan pun lega.
Dalam mafia jabatan, ada polisi menipu sesama polisi. Tapi ketika Sukatani Band menyanyikan lagu “Bayar Bayar Bayar” yang liriknya menceritakan segalanya harus bayar ketika berurusan dengan polisi, dua personal grup band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu coba diintimidasi oleh polisi. Personel perempuannya juga dipecat dari status guru oleh sekolah tempat dia mengajar.
Padahal, lagu “Bayar Bayar Bayar’ itu merupakan potret realitas keseharian. Sulit dibantah. Sulit dielakkan.
Tapi itulah. Hidup di negeri mafia memang tidak mudah. Kecuali mafia itu sendiri yang semuanya bisa.
Sementara Prabowo Subianto hanya bisa omon-omon belaka. Katanya mau melakukan efisiensi anggaran, eh malah kabinetnya kegemukan.
Memberi makan gratis kepada anak-anak, tapi orang tua dari anak-anak itu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi anggaran.
Prabowo hanya bisa omon-omon belaka.
