OLEH : ENTANG SASTRAATNADJA
Pergantian tahun sering menjadi ajang untuk introspeksi dan antisipasi. Tahun 2024 baru saja kita lalui. Kini bangsa ini mulai memasuki tahun 2025. Ucapan “selamat tinggal 2024 dan selamat datang 2025” banyak bersuliweran di media sosial. Semua anak bangsa ini berharap agar tahun 2025 menjadi lebih baik ketimbang tahun 2024.
Begitu pun dengan semangat Pemerintah yang tengah mrnyusun regulasi terkait dengan transformasi kelembagaan Perum Bulog. Presiden Prabowo ingin agar Perum Bulog, tidak lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi sebaiknya dikembalikan seperti masa lalu, yakni sebagai lembaga otonom Pemerintah. Pemerintah akan memberi peran khusus terhadap keberadaan Bulog.
Namun begitu, penting diselisik, sekiranya ada yang bilang, menjadi petinggi di Perum BULOG harus siap duduk di “kursi panas”. Tidak sedikit para petinggi Perum BULOG yang harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum dan berujung di penjara. Sebagai BUMN yang memfokuskan diri kepada komoditas pangan, khususnya beras, Perum BULOG kerap kali dituding banyak menyimpan masalah. Salah satunya, Perum BULOG merupakan penghasil cuan yang menggiurkan jika diberi penugasan untuk impor beras.
“Standing posision” Perum BULOG sebagai BUMN, tidak lepas dari dua fungsi yang melekat di lembaganya. Pertama terkait dengan fungsi bisnis dan kedua sebagai fungsi sosial. Dalam menerapkan fungsi bisnis, Perum BULOG tidak boleh rugi. Malah harus untung. Namun dalam kenyataannya, Perum BULOG belum mampu meraup keuntungan yang menjanjikan. Terlebih, pendanaan Perum BULOG sendiri menggunaan kredit perbankan dengan tingkat bunga konersil.
Sedangkan dalam menjalankan fungsi sosialnya, Perum BULOG masih dihadapkan pada kinerja yang belum optimal. Sebagai teladan, walau hanya berupa kasus, kita sering mendengar soal kualitas beras yang tidak layak konsumsi, masih saja diterima oleh para penerima manfaat program bantuan langsung beras. Contoh semacam ini, jelas menuntut Perum BULOG untuk segera membenahinya. Perum BULOG perlu tampil lebih profesional lagi.
Persoalan klasik yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara/Daerah adalah sampai sejauh mana mampu menyeimbangkan fungsi bisnis dengan fungsi sosial dalam melaksanakan kiprah kesehariannyq. Selain itu, sumber pembiayaan yang menggunakan kredit perbankan dengan tingkat bunga yang tinggi, membuat banyak BUMN/D meradang dengan sendirinya. Maksud hati mendapat untung, tapi yang didapat adalah tumpukan utang, yang terkesan sangat berat untuk dilunasi.
Perum BULOG sebagai BUMN, juga tidak lepas dari masalah seperti itu. Perum BULOG masih terlilit utang dan belum mampu melunasinya. Pinjaman dengan tingkat bunga perbankan yang komersil, membuat kesulitan tersendiri bagi Perum BULOG guna mengembangkan fungsi bisnis yang diembannya. Belum lagi kualitas Sumber Daya Manusianya yang belum siap tampil menjadi pengusaha yang handal dan mumpuni.
Pada jamannya posisi Dirut Perum BULOG sempat jadi rebutan banyak pihak. Tidak sedikit kader Partai Politik yang berminat untuk meraihnya. Kita tentu ingat ketika ada anggota DPR RI yang lebih memilih jadi Dirut Perum BULOG ketimbang jadi pimpinan Komisi di DPR RI. Kita sendiri, tidak tahu dengan pasti, apa sesungguhnya yang mendasari dirinya lebih memilih jadi Dirut Perum BULOG, ketimbang anggota DPR RI.
Yang kita tahu beberapa tahun kemudian, Dirut Perum BULOG tersebur ditangkap pihak Kejaksaan, yang ujung-ujungnya diganjar dengan hukuman penjara. Inilah sebetulnya salah satu bukti posisi jadi petinggi Perum BULOG seolah-olah identik dengan duduk di “kursi panas”. Banyak diminati, tapi tinggi pula resikonya. Kejadian saat itu, tidak hanya menimpa Dirut, namun menyeret pula salah satu Direksi dan Staf Perum BULOG lainnya.
“Kursi Panas” sebetulnya hanya dapat didinginkan oleh mereka yang sedang atau akan mendudukinya. Petinggi Perum BULOG sangat bisa merubah pandangan orang bahwa posisi Dirut Perum BULOG dalam situasi politik yang sedang menghangat ditambah dengan menurunnya produksi beras, layak dikatakan sebagai “kursi panas”, dalam waktu singkat dapat berubah menjadi “kursi nyaman” untuk diduduki.
Kuncinya tetap berada di diri para petinggi Perum BULOG itu sendiri. Adakah niat untuk menampilkan diri selaku pemimpin yang amanah dan menjaga ketat sumpah jabatan yang diikralkannya atas perbuatan tercela dan tidak terpuji ? Dapatkan dirinya terbebas dari perilaku korup yang selama ini sudah menjadi hobi para pejabat negara ? Tanpa niat yang kuat, susah kita merubah “kursi panas” ini menjadi “kursi nyaman:.
Selain petinggi Perum BULOG dituntut untuk dapat mengendalikan syahwat kekuasaan yang menempel dalam jabatannya, dirinya pun mesti memiliki kemampuan untuk melawan godaan dan bujuk rayu orang-orang yang ada disekelilingnya. Jangan sampai kasus yang menimpa pejabat negara lain, diulang kembalu oleh para petinggi Perum BULOG. Batin kita akan menangis, jika mendengar ada pejabat yang menyunat Bantuan Langsung Tunai.
Itu sebabnya, program Bantuan Langsung beras kepada 16 juta penerima manfaat sebesar 10 kilogram untuk bulan Januari dan Pebruari 2025 ini, penting digarap secara sungguh-sungguh. Para petinggi Perum BULOG baik di Pusat mau pun Daerah, dimohon untuk terjun langsung ke lapangan, mengecek pelaksanaannya. Ingat, bagainana pun juga kita wajib mengamankan hak para penerima manfaat dalam mendapatkan jatah beras yang diterimanya.
Tak kalah penting untuk dicermati, ruang kerja para petinggi Perum BULOG akan mulai menghangat jika Pemerintah memberi penugasan khusus kepada operator pangan ini, untuk melaksanakan impor beras. Masyarakat, kini sudah paham, jika ada impor beras, berarti ada cuan di dalamnya. Itu sebabnya, untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, proses pelaksanaan impor beras perlu dikemas secara transparan dan terang benderang.
Selama penyelenggaraan impor beras ditempuh sesuai dengan aturan main yang ada, mestinya tidak perlu muncul tudingan yang tidak-tidak. Persoalan bisa terkuak, sekiranya dalam proses pelaksanaanya, terjadi hal-hal yang mencurigakan. Sebut saja ada kongkalikong atau tahu sana tahu (TST) antara kalangan pengusaha dengan petugas Perum BULOG. Itu sebabnya, keterbukaan menjadi sangat penting untuk diterapkan.
Perum BULOG ke depan, jelas akan mengemban tugas yang cukup berat, khususnya dalam mengisi cadangan beras Pemerintah. Dengan terbatasnya produksi petani dalam negeri karena adanya sergapan El Nino, tidak ada langkah lain untuk menguatkan cadangan beras Pemerintah, selain kita harus menempuh impor beras. Ini perlu disampaikan, karena tanpa impor beras, maka otomatis tidak akan ada cadangan beras Pemerintah.
Akhirnya ingin disampaikan, hadirnya Kang Wahyu sebagai Dirut dan Kang Arief selaku Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, diharapkan bakal mempu membangun citra baru dihadapan publik. Kursi petinggi Perum BULOG, tidak lagi tampil sebagai “kursi panas”, namun dengan sendirinya akan berubah menjadi kursi nyaman. [PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT].
