Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroPanggung komedi tunggal Indonesia belakangan ini bukan sekadar tempat mencari tawa, melainkan sebuah ruang pengadilan moral yang jernih. Melalui pertunjukan bertajuk “Mens Rea”, Panji Pragiwaksono membedah niat jahat di balik kebijakan publik dengan pisau satire yang tajam. Namun, reaksi yang muncul dari lingkaran kekuasaan—seperti tudingan body shaming dari anggota DPR Irma Suryani hingga narasi merendahkan bahwa “cari duit jangan begitu amat”—menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan: demokrasi kita sedang dikelola oleh mereka yang berkulit setipis bawang.
Ungkapan ”If you can’t stand the heat, get out of the kitchen” sendiri bukanlah sekadar jargon tanpa makna. Istilah ini dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-33, Harry S. Truman, pada era 1940-an. Saat itu, para staf dan menterinya mulai mengeluh karena serangan bertubi-tubi dari oposisi dan pers. Truman yang lugas ingin menegaskan bahwa kekuasaan datang dengan konsekuensi rasa tidak nyaman. Baginya, kritik bukanlah gangguan, melainkan api yang pasti ada di dapur politik. Jika seorang pejabat merasa “terbakar” oleh opini publik, maka pilihannya hanya satu: mundur. Menjadi pemimpin terpilih berarti menyerahkan hak untuk tersinggung demi kepentingan publik yang lebih besar.
Prinsip ketangguhan mental ini bersifat universal dan telah disuarakan oleh banyak tokoh besar dunia. Barack Obama, misalnya, selalu menekankan bahwa dalam demokrasi, seorang pemimpin wajib memiliki “kulit yang tebal” agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk membungkam orang-orang yang membuatnya merasa tidak nyaman. Winston Churchill bahkan lebih sinis lagi dengan mengatakan bahwa memiliki musuh dan pengkritik adalah bukti bahwa seseorang pernah memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya. Di tanah air, kita memiliki sosok Gus Dur yang legendaris. Sebagai maestro “ketebalan telinga”, Gus Dur menghadapi segala fitnah dan demonstrasi dengan kelapangan dada yang luar biasa melalui kalimat ikonik: “Gitu aja kok repot?”
Kearifan lokal kita pun sebenarnya telah menyediakan tameng filosofis yang serupa. Peribahasa ”Kalau takut dilamar ombak, jangan berumah di tepi pantai” adalah padanan sempurna bagi peringatan Truman. Menjadi pejabat publik ibarat membangun rumah di garis pantai; ia harus siap diterjang ombak pendapat rakyat setiap saat. Sayangnya, para elit hari ini tampaknya lebih memilih memecahkan cermin daripada memperbaiki wajah kebijakannya. Apa yang terjadi pada Panji adalah potret mundurnya adab politik kita. Ketika substansi kritik dibalas dengan serangan personal, bahkan hingga membiarkan perundungan terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus, itu adalah tanda bahwa argumen telah mati dan digantikan oleh intimidasi.
Pembiaran elit politik atas perundungan ini merupakan “persetujuan sunyi” yang berbahaya. Mereka seolah melegalkan penghancuran martabat pribadi sebagai jawaban atas ketersinggungan ego. Padahal, demokrasi mustahil ditegakkan jika para pengambil kebijakan hanya ingin mendengar puja-puji di ruangan yang sejuk. Esensi dari hak-hak yang tak dapat dicabut (inalienable rights) mencakup hak warga negara untuk menguji, mengkritik, bahkan menertawakan ketidakmampuan pemimpinnya.
Jika para politisi kita terus merasa gerah dan terbakar oleh satire, maka pesan Truman menjadi sangat relevan: segeralah keluar dari dapur kekuasaan. Biarkan ruang tersebut diisi oleh mereka yang bermental baja, yang paham bahwa kritik adalah api yang seharusnya mematangkan kebijakan, bukan alasan untuk bersikap kekanak-kanakan. Demokrasi tidak butuh pemimpin yang mudah terluka, ia butuh mereka yang berani berdiri di tengah panasnya dapur tanpa sekali pun merengek karena tersulut api kritik.===
CIMAHI, 13 FEBRUARI 2026
Penulis:
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
