JAKARTA-Fusilatnews – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Prof. Euis Amalia, menilai karya dan kajian Forum Kepakaran Indonesia (FKI) lebih konkret dan aplikatif dibandingkan organisasi cendekiawan Muslim lainnya seperti ICMI dan KAHMI, khususnya dalam menjawab tantangan kebijakan pangan nasional.
Menurut Euis, FKI yang dipimpin Risman Pasaribu (politisi Partai Demokrat) menghadirkan kajian berbasis rujukan kitab dan literatur klasik Islam yang relevan sebagai referensi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“FKI menghadirkan karya nyata berbasis kitab yang bisa dijadikan referensi kebijakan. Ini yang belum tampak dari ICMI maupun KAHMI,” kata Prof. Euis Amalia usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) FKI bertema “Strategi Swasembada Pangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional” di KAHMI Center, Jalan Turi I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2026) siang.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah panelis, antara lain Prof. Dr. Ujang Maman (Koordinator Pertanian KPI), Prof. Dr. H.M.S. Kaban (mantan Menteri Pertanian, FKI), Prof. Dr. Supriatna MT (Pakar Lingkungan UI/FKI), serta Prof. Dr. Endin Nasrudin (Wakil Ketua FKI).
Prof. Euis yang juga merupakan Presidium KAHMI Rayon UIN Syarif Hidayatullah Ciputat dan Wakil Ketua Pakar FKI menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadapi dinamika global, termasuk isu pangan yang kini menjadi bagian dari pertahanan nasional.
Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan, termasuk kedelai untuk tempe, karena rendahnya mutu produksi dalam negeri dan masih dominannya ekspor bahan mentah.
“Petani Indonesia harus belajar dari Vietnam. Bahkan kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia di Mekkah seharusnya bisa dipasok dari dalam negeri, bukan dari Thailand,” ujarnya.
Euis juga mengingatkan agar pemerintah tidak menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, seperti 8 persen, tanpa memperkuat basis pertanian nasional. Ia menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan infrastruktur, rendahnya harga gabah di Lampung, hingga kerusakan beras akibat keterbatasan akses teknologi.
“Ini kontras dengan pertanian milenial di Cina yang sudah berbasis digital dan hidroponik daring,” kata Euis.
Ia mendorong adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui skema pembiayaan bersama di sektor pertanian, penyediaan fasilitas transportasi, serta dukungan pemasaran guna mengurangi ketimpangan desa dan kota.
Sementara itu, panelis Prof. Ujang Maman menyampaikan bahwa konsep keberlanjutan lahan pertanian yang ia teliti merujuk pada kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, yang menekankan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kesehatan, dan kemandirian pangan.
Ia mengungkapkan hasil penelitiannya di 15 kecamatan di Indramayu yang menunjukkan perlunya perubahan paradigma pengelolaan lahan, termasuk persoalan larangan penggarapan tanah oleh warga pribumi yang memiliki hak milik.
“Tanah seharusnya tetap menjadi milik negara dengan hak pakai bagi petani. Negara perlu memberi ruang, bukan justru kriminalisasi,” ujarnya.
Prof. Ujang juga mengusulkan kerja sama negara dengan pesantren melalui pembentukan BUMD tingkat kecamatan dan sentra pangan desa, dengan mengambil pelajaran dari pengelolaan lahan subur di Khaibar dan Madain Shaleh pada masa awal Islam.
Dalam sesi dialog, aktivis KAHMI Hamdan Nugroho berharap kajian FKI dapat mendorong evaluasi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih. Namun, harapan tersebut ditanggapi moderator Ifah dengan penegasan bahwa FKI bersifat independen dan tidak berafiliasi politik.
FGD ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis, di antaranya Sabarudin (Bendum KAHMI), Ghulam, Rofiq, Kahar, Sarah (Protokol), Akhwan, Sayuti, Zulkifli Lazis, Wagimin, dan Mahdi.
