Jakarta, FusilatNews – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2026 yang menyebutkan bahwa kenaikan gaji guru belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam beberapa pekan setelah pernyataan tersebut, pemerintah mengumumkan sejumlah program dan kebijakan yang diperkirakan membutuhkan anggaran dalam jumlah besar.
Dalam berbagai unggahan di media sosial, warganet membandingkan pernyataan mengenai keterbatasan anggaran untuk kesejahteraan guru dengan sejumlah agenda pemerintah yang diumumkan sepanjang Juli 2026.
Beberapa di antaranya adalah pendirian Universitas Republik Indonesia pada 22 Juli, pengumuman pembelian pesawat tempur senilai sekitar Rp30 triliun pada 23 Juli, pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang disebut bernilai sekitar Rp1,2 triliun pada 18 Juli, serta rencana penyediaan dua unit truk bagi setiap koperasi desa yang diumumkan pada 17 Juli.
Selain itu, pemerintah sebelumnya juga mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp300 triliun. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga mengumumkan penyitaan aset dan uang hasil perkara korupsi dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai arah prioritas belanja negara. Sejumlah warganet menilai, apabila pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk membiayai berbagai program strategis dan pengadaan berskala besar, maka alasan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru patut dipertanyakan.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara kondisi fiskal yang menjadi alasan belum naiknya gaji guru dengan pelaksanaan berbagai program yang diumumkan tersebut.
Pengamat menilai, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki kewenangan menentukan prioritas. Namun, setiap keputusan anggaran tetap akan menjadi ruang evaluasi publik, terutama ketika menyangkut sektor pendidikan yang selama ini dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
