Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefAda sebuah ukuran sederhana untuk menilai keberhasilan sebuah pemerintahan. Bukan dari banyaknya pidato, slogan, atau proyek mercusuar, melainkan dari kemampuannya menjaga agar kehidupan sehari-hari rakyat tetap berjalan normal.
Listrik menyala. Bahan bakar tersedia. Harga kebutuhan pokok terkendali. Nilai tukar mata uang stabil. Pelayanan publik berjalan. Itu saja.
Ironisnya, justru hal-hal yang paling mendasar itu kini mulai sering terganggu.
Sejak awal Juli 2026, hampir setiap hari muncul kabar mengenai antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di Jakarta, saya sendiri pernah menyaksikan antrean mobil dan sepeda motor di pompa Pertalite di kawasan Palmerah. Saat itu saya menganggapnya sebagai kejadian biasa. Mungkin truk tangki terlambat datang, atau kebetulan jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar sedang meningkat.
Namun cerita dari berbagai daerah memberikan gambaran yang berbeda. Rekan-rekan di Sumatera mengatakan bahwa antrean semacam itu bukan lagi peristiwa sesekali, melainkan telah menjadi pemandangan sehari-hari di banyak SPBU. Di sejumlah wilayah bahkan muncul laporan mengenai kelangkaan BBM yang membuat masyarakat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Persoalannya bukan sekadar antrean. Antrean adalah gejala. Yang lebih penting adalah apa penyebab di baliknya. Ketika distribusi energi mulai terganggu, masyarakat akan mempertanyakan apakah negara masih mampu menjalankan fungsi dasarnya.
Di saat yang hampir bersamaan, masyarakat juga menghadapi pemadaman listrik di berbagai daerah. Sebagian memang dapat dijelaskan sebagai gangguan teknis. Tetapi ketika gangguan serupa terus berulang dan menjangkau wilayah yang luas, publik tentu mulai mempertanyakan ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Pada waktu yang sama, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian. Pelemahan mata uang memang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global. Namun pasar tidak hanya membaca angka-angka ekonomi. Pasar juga membaca kepastian arah kebijakan, kualitas tata kelola, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
Jika berbagai persoalan muncul hampir bersamaan—energi terganggu, listrik bermasalah, rupiah tertekan, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya—maka yang dipertanyakan bukan lagi satu kebijakan tertentu, melainkan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas nasional.
Padahal, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi. Banyak yang berharap hadirnya pemerintahan baru akan membawa perbaikan tata kelola, efisiensi birokrasi, serta kemampuan mengendalikan persoalan-persoalan mendasar.
Namun hingga kini, yang terlihat justru pemerintah masih berkutat menghadapi berbagai persoalan yang seharusnya tidak terjadi. Belum berbicara mengenai lompatan besar menuju Indonesia maju, mempertahankan kondisi yang sebelumnya sudah berjalan normal pun tampak menjadi tantangan.
Dalam teori pemerintahan, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kemenangan dalam pemilu. Legitimasi juga dibangun setiap hari melalui kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik yang dapat diandalkan. Ketika rakyat mulai kesulitan mendapatkan BBM, mengalami pemadaman listrik, atau menyaksikan nilai rupiah terus melemah, kepercayaan itu perlahan terkikis.
Masyarakat sesungguhnya tidak menuntut keajaiban. Mereka tidak meminta pertumbuhan ekonomi dua digit atau proyek-proyek raksasa yang mengundang decak kagum dunia. Mereka hanya berharap kehidupan sehari-hari tidak menjadi lebih sulit daripada sebelumnya.
Pemerintah boleh memiliki visi besar, ambisi geopolitik, atau program-program strategis jangka panjang. Tetapi semua itu akan kehilangan makna apabila kebutuhan paling dasar masyarakat tidak dapat dijaga.
Negara yang baik bukan hanya mampu membangun sesuatu yang baru. Negara yang baik juga mampu memastikan apa yang selama ini sudah berjalan tetap berfungsi dengan baik.
Dalam pemerintahan, menjaga stabilitas sering kali jauh lebih penting daripada menciptakan sensasi.
Dan bila mempertahankan keadaan yang normal saja belum mampu dilakukan dengan baik, maka publik tentu berhak bertanya: bagaimana mungkin pemerintah dapat mewujudkan perubahan yang lebih besar?
