Oleh: Sadarudin el Bakrie | Jurnalis | Pengamat Ekonomi Politik | Alumni Universitas Negeri Jember
Adanya keterbatasan anggaran pada APBN dan kuatnya tekad dan ambisi Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara, mendorong kita mempertanyakan motivasi dibalik ambisi pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Sepaku -Penajam Passer Utara di Kalimantan.Timur
Untuk siapa proyek IKN itu?, Apa untungnya pemindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara? Baik secara geografis geo ekonomi, geo politik dan geo militer bagi nagara Republik indonesia?.
Sampai saat ini kita tak menemukan jawaban dari pertanyaan ini, karena regime Jokowi tidak pernah melaksanakan studi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu.
Dari aspek pembiayaan kita dihadapkan pada realisasi pendapatan negara untuk tahun 2022 yang hanya mencapai Rp2.626,4 triliun
Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp814,7 triliun. Anggaran tersebut juga termasuk untuk digunakan belanja peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.
Dengan pendapatan negara tahun 2022 yang hanya mencapai Rp2.626,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun, maka ada kekurangan sebesar 434,8 triliun sedangkan defisit anggran untuk tahun 2023 mencapai 2,84% dari PDB atau setara nominal sebesar Rp598,2 triliun
Meski defisit anggaran ini menurun baik secara nominal maupun secara prosentase dari PDB dibanding defisit anggaran tahun 2022 yang mencapai Rp 868 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun bukan suatu yang tak mungkin selama tahun anggaran berjalan di tahun 2023 ini pemerintah mengajukan APBN-P yang berujung pada pembengkakan defisit anggaran yang lebih besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembangunan ibu kota baru (IKN) akan menjadi prioritas dalam Belanja Negara (APBN) 2023. Pertanyaannya dari konstrain sebesar Rp2.246,5 triliun berapa yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan IKN dalam APBN 2023?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengganggarkan Rp 23,9 triliun dalam APBN 2023 untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Nantinya, mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek infrastruktur.
Dari angka 23,9 triliun itu Rp 23,7 triliun untuk paket proyek infrastruktur IKN dengan total paket 30 paket. “Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun untuk sekitar 30 paket,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk ibu kota baru sekitar Rp 466 triliun-Rp486 triliun. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa perhitungan pembiayaan pembangunan IKN kurang matang.dan menciptakan peluang untuk dikorupsi.
Berrdasarkan publikasi ikn.go.id, pemerintah hanya akan menggunakan porsi APBN untuk pembangunan ibu kota baru sebesar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan. Artinya total dana yang akan dialokasikan dari APBN sekitar Rp 80 triliunan. Sisahnya akan ditutup melalui pendanaan swasta. Itu dengan asumsi pemerintah konsisten dengan angka 19 persen dari total dana yang dibutuhkan dan tidak ada pembengkakan biaya seperti yang dikabarkan dari Rp 496 triliun menjadi Rp 1.470 triliun.
Pembengkakan ini sangat mungkin terjadi jika merujuk pada proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Proyek ini pada perhitungan awal hanya Rp 60 triliun, namun fakta realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Meski RUU ibu kota baru di Penajam Passer Utara sudah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI, berdasarkan angka – angka pada APBN 2022 dan proyeksi 2023, seharusnya proyek ini tidak boleh dijadikan proyek prioritas karena pemerintah tak punya dana yang cukup untuk membiayai proyek itu.
Jika dipaksakłan tentu saja proyek ini potensial bisa bahayakan perekonomian nasional karena mengarahkan negara kedalam jebakan utang yang paling dalam dan ancaman terkikisnya kedaulatan rakyat yang disebabkan keterlibatan asing yang sangat massive dalam segi pendanaan. Selanjutnya eksistensi negara Republik Indonesia dipertaruhkan.
