FusilatNews -Presiden Prabowo Subianto tampaknya ingin mencetak sejarah. Ia memberi sinyal untuk membuka pintu impor selebar-lebarnya—tanpa kuota, tanpa seleksi, tanpa rem. Semua boleh impor apa saja, asal sanggup dan mau. “Silakan, bebas,” katanya lugas di hadapan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa, 18 April 2025.
Kata-katanya terdengar heroik. Ia ingin mengakhiri praktik rente yang selama ini menjadi borok dalam kebijakan kuota impor. Tak lagi ada perusahaan berinisial ABC yang tiba-tiba saja dapat mandat sakti dari kementerian untuk mendatangkan daging atau beras dari luar negeri. Tak perlu juga pengusaha berputar-putar menembus birokrasi yang kaku dan sering kali penuh jebakan koruptif.
Masalahnya, membuang kuota impor sama sekali justru bisa membuka lubang yang lebih besar: liberalisasi yang tak terkendali. Dan dalam sejarah perdagangan kita, “bebas” hampir selalu berarti hanya sebagian yang diuntungkan. Para pemain besar yang punya modal, akses, dan koneksi akan berlari kencang, sementara petani kecil, peternak lokal, dan industri dalam negeri ditinggalkan di pinggir jalan.
Pasar Bebas, Petani Mati
Presiden boleh berdalih bahwa kebijakan ini untuk menyegarkan dunia usaha. Tapi siapa sesungguhnya “dunia usaha” yang dimaksud? Dalam kenyataan, hanya segelintir importir yang akan sanggup bersaing dengan harga-harga barang dari luar negeri. Akibatnya, daging sapi lokal bisa tersungkur, beras petani ditawar murah, dan garam produksi rakyat kembali tak laku.
Selama ini, kuota—meski cacat dan sering dikorupsi—adalah satu-satunya pagar yang menjaga agar barang-barang asing tak membanjiri pasar seenaknya. Ketika pagar itu dirobohkan tanpa ganti sistem pengawasan yang baru, kita hanya menukar satu jenis kekacauan dengan jenis kekacauan yang lain.
Celakanya, liberalisasi ini justru digelar atas nama hajat hidup orang banyak. Padahal, komoditas strategis seperti pangan dan energi bukan semata soal dagang, melainkan soal kedaulatan. Jika semua diserahkan pada mekanisme pasar, negara tinggal menonton dari pinggir lapangan sambil berdoa harga tidak melonjak.
Negara Sebagai Wasit, Bukan Penonton
Ironi dari pidato Prabowo adalah: ia memulai dengan niat memotong kekuasaan birokrasi yang kotor, tapi berakhir dengan melemparkan tanggung jawab negara ke tangan pasar. Bukannya memperbaiki tata kelola kuota agar lebih transparan dan akuntabel, ia justru mencabutnya habis-habisan. Bukannya membenahi lembaga penentu kebijakan impor, ia memilih menyerahkan semuanya ke prinsip: siapa cepat dia dapat.
Presiden memang benar bahwa pengusaha berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan membayar pajak. Tapi pengusaha yang sehat membutuhkan negara yang adil. Jika semua boleh impor, lalu siapa yang menjamin bahwa harga akan stabil? Siapa yang akan mengatur keseimbangan antara produk lokal dan produk asing?
Menghapus kuota tanpa desain ulang sistem impor sama saja dengan membuka jalan tol tanpa marka, lampu lalu lintas, dan rambu. Cepat, memang. Tapi juga rawan kecelakaan.
Penutup
Pidato Prabowo yang memukau pelaku usaha itu seharusnya membuat rakyat kecil waspada. Jangan sampai atas nama kemudahan, negara justru melucuti tanggung jawabnya untuk menjaga keadilan. Tanpa pagar, hutan bisa jadi pasar. Dan ketika pasar dikuasai mereka yang kuat, hanya satu nasib yang menanti yang lemah: digilas.
