Bandung – Hari ini, di lampu merah keluar Tol Pasteur, Kota Bandung, saya menyaksikan sebuah pemandangan yang mengiris nurani. Sejumlah pemuda Papua berdiri di antara deru kendaraan, mengamen dengan suara yang tenggelam oleh kebisingan kota. Mereka menadahkan harapan kepada para pengendara yang lewat, berharap ada recehan yang jatuh ke tangan mereka.
Sekilas, itu hanyalah pemandangan biasa yang sering kita lihat di kota-kota besar. Namun bagi saya, pemandangan itu menyimpan ironi yang begitu besar hingga sulit diterima akal sehat.
Mereka sesungguhnya berasal dari tanah yang sangat kaya. Tanah yang menyimpan emas, tembaga, gas alam, hutan tropis, dan berbagai sumber daya alam yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Papua adalah salah satu wilayah terkaya di muka bumi. Tetapi yang berdiri di bawah terik matahari, mengamen di persimpangan jalan, justru anak-anak dari tanah yang kaya raya itu.
Betapa tragisnya sebuah bangsa ketika pemilik sah kekayaan alam hanya menjadi penonton, sementara hasil bumi mereka terus diangkut keluar. Gunung-gunung Papua dibelah. Perut buminya dikuras. Hasilnya mengalir ke pusat kekuasaan, ke perusahaan-perusahaan besar, dan ke pasar-pasar dunia. Namun di banyak sudut Papua, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan keterbatasan layanan kesehatan masih menjadi kenyataan sehari-hari.
Di sinilah letak kegagalan besar negara. Kekayaan alam seharusnya menjadi instrumen untuk memuliakan manusia yang hidup di atasnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sumber daya alam menjadi berkah bagi segelintir orang, dan kutukan bagi sebagian lainnya.
Ironi Papua bukanlah soal kurangnya kekayaan. Papua terlalu kaya untuk disebut miskin. Yang miskin adalah keberpihakan. Yang langka adalah keadilan. Yang belum hadir sepenuhnya adalah kebijakan yang benar-benar menempatkan rakyat Papua sebagai pemilik utama sekaligus penerima manfaat pertama dari kekayaan yang ada di tanah mereka.
Pemandangan di Pasteur itu mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat dilihat dari berapa banyak mineral yang diekspor atau berapa besar investasi yang masuk. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah anak-anak negeri ini dapat hidup bermartabat di tanah leluhurnya sendiri.
Jika pemuda-pemuda Papua masih harus mengamen ribuan kilometer dari kampung halamannya, sementara tanah mereka menghasilkan kekayaan yang menghidupi banyak orang di luar sana, maka ada sesuatu yang salah dalam cara negara mengelola keadilan.
Mereka bukan orang miskin.
Mereka adalah pewaris tanah yang kaya raya.
Yang miskin adalah sistem yang gagal mengembalikan kekayaan itu kepada pemiliknya.
