Tak ada yang lebih ironis dari sebuah institusi yang dibesarkan dengan disiplin, kehormatan, dan sumpah suci pada negara, tapi pada akhirnya hanya menjadi pelengkap agenda politik jangka pendek. Tentara, polisi, dan birokrat sipil—semuanya tak berdaulat. Kendati seolah gagah oleh seragam dan bintang di pundak, nyatanya mereka tunduk pada titah kekuasaan yang umurnya hanya lima tahunan. Mereka digeser bukan karena tidak kompeten, melainkan karena tak nyaman di mata penguasa.
Lihat saja mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Baru tiga bulan menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, ia sudah harus hengkang dari kursinya. Padahal belum sempat hangat kursi itu diduduki, ia sudah digeser. Di atas kertas, keputusan itu adalah bagian dari “regenerasi kepemimpinan dan kebutuhan strategis TNI”, begitu menurut keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi. Tapi rakyat sudah terlalu kenyang dengan bahasa-bahasa normatif seperti itu.
Apakah ini kebetulan? Hanya beberapa hari sebelumnya, ayah Kunto, Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, menggugat legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Bersama sejumlah purnawirawan jenderal lain, ia mengajukan usulan resmi ke MPR agar Gibran diganti. Beberapa hari setelahnya, anaknya dimutasi. Terlalu rapi untuk disebut sebagai insiden biasa.
Baca : https://fusilatnews.com/usul-gibran-diganti-anak-try-sutrisno-dimutasi/
Tentu, ini bukan cerita baru. Karier militer memang kerap diatur oleh selera politik. Di era Jokowi, kita menyaksikan bagaimana Hadi Tjahjanto yang dulu menjadi Komandan Lanud Adisumarmo—markas udara di dekat rumah Jokowi di Solo—meniti karier hingga menjadi Panglima TNI. Kemudian, Andika Perkasa, menantu dari Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, orang kepercayaan Jokowi, menyusul di kursi yang sama. Kini, di era Prabowo, jabatan empuk juga diberikan kepada mereka yang punya koneksi darah atau kedekatan emosional. Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, misalnya, adalah menantu Luhut Binsar Pandjaitan—menteri segala menteri dari dua rezim berturut-turut.
Kita seakan menyaksikan sebuah kartel kekuasaan, di mana loyalitas lebih dihargai ketimbang integritas, dan darah lebih diutamakan ketimbang dedikasi. Ajudan menjadi Sekretaris Kabinet. Perwira menengah bisa langsung lompat pagar hanya karena berfoto bersama atau berseloroh dengan Presiden di ruang privat.
Pernah juga terjadi di masa lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, menjadi KSAD. Lagi-lagi darah, lagi-lagi keluarga. Seolah tentara tak perlu meritokrasi; cukup silsilah, cukup jejaring.
Yang lebih menyedihkan: para prajurit ini diam. Mereka tahu, sistem ini tak sehat. Mereka tahu, karier mereka bisa dicabut kapan saja jika dianggap “tidak sejalan” dengan selera politik atasan. Tapi mereka bungkam. Sebab tak banyak yang berani melawan sistem yang menghidupi mereka. Ini bukan hanya persoalan ketidakberdayaan. Ini soal tidak adanya kemauan untuk bermartabat. Sebab melawan berarti siap kehilangan pangkat, jabatan, dan, tak jarang, masa depan.
Pernyataan Try Sutrisno dalam konteks ini menjadi relevan sekaligus menyayat: lembaga-lembaga karier seperti militer, kepolisian, dan sipil tidak berdaulat. Mereka menjadi pion, bukan pelaku sejarah. Ketika suara seorang purnawirawan yang lantang justru “dibalas” dengan pencopotan anaknya, maka ini bukan lagi negara meritokrasi. Ini negara balas dendam.
Ah, seandainya Try Sutrisno tidak buka suara, mungkinkah Kunto Arief Wibowo masih tetap di jabatannya hari ini?
Dalam demokrasi yang sehat, militer adalah alat negara, bukan alat politik. Tapi di republik ini, yang sering kali terjadi justru sebaliknya. Militer dikendalikan selayaknya alat rumah tangga: dipakai, dipoles, lalu disimpan atau dibuang bila tak lagi cocok dengan interior kekuasaan. Di titik ini, kita sedang menyaksikan absurditas yang tak lucu, dan sayangnya, tak banyak yang tertawa.
