Penegakan hukum, merupakan hal yang nomor satu. “Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua,” kata dia.
Jakarta – Fusilatnews – Jika terpilih jadi Presiden pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ditargetkan memberi bantuan hukum kepada 2,5 juta warga miskin yang mengalami permasalahan hukum lewat “program hotline paris”
Program yang dijanjikan oleh Anies pada debat perdana capres di kantor KPU, Selasa (12/12/2023) malam.
Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan bahwa Anies siapkan dana Rp 1,2 T untuk membiayai program hotline paris” jika terpilih
Kami ingin meningkatkan bantuan hukum kepada warga miskin, yang sebelumnya hanya 6.400 orang, akan ditingkatkan menjadi 2,5 juta warga miskin,” kata Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Kamis (14/12).
Bambang mengatakan bahwa program “hotline paris” bukan gimik paslon nomor urut 1, namun itu semua telah melalui kajian yang mendalam para pakar hukum yang tergabung pada Dewan Pakar Timnas AMIN.
BW sapaan akrab dia menuturkan, ketika melihat permasalahan hukum di Indonesia masih belum bisa menyasar kepada orang miskin, di mana sering kali mereka tersandung permasalahan hukum dan tidak ada yang membela
Untuk itu, program “hotline paris” ini diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, dan ini harus ditingkatkan,
Karena saat ini yang tersedia baru 6.400 orang dalam setahun. “Itu bukan gimik tapi hasil riset. Penduduk miskin di Indonesia saat ini ada 25,9 juta jiwa, dari jumlah itu hanya 6.400 yang tercover atau di bawah satu persen,” tuturnya.
Menurut BW, anggaran bantuan hukum bagi warga miskin dalam setahun hanya Rp56 miliar. Sehingga ketika nanti pasangan AMIN menang, maka akan ditingkatkan menjadi Rp1,2 triliun.
“Ini semua untuk membantu warga kurang mampu yang terjerat permasalahan hukum,” katanya menegaskan
Pada debat perdana, capres Anies Baswedan menyatakan akan membantu orang miskin yang terkena permasalahan hukum melalui “hotline paris” sebagai upaya kehadiran negara dalam menegakkan keadilan dalam permasalahan hukum.
Ia ingin menciptakan layanan gratis itu karena, menurut dia, masyarakat seringkali tidak tahu ke mana harus melapor, jika berurusan dengan hukum.
“Jadi ini adalah online, pelayanan gratis. Istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris, itu namanya kira-kira,” kata Anies saat menjawab pertanyaan dari panelis saat debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa.
Adapun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dalam debat, terkait upaya untuk menangani masalah kasus persekusi dan kekerasan yang kerap menimpa kelompok masyarakat tertentu.
Anies mengatakan bakal tetap berupaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Namun pasti selalu ada peristiwa pelanggaran, persekusi, hingga kekerasan terhadap masyarakat.
Menurut Anied , nantinya masyarakat bisa meminta pertolongan kepada negara dan didampingi oleh pengacara yang berasal dari negara ketika memerlukan bantuan hukum.
Negara,, tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat.
Penegakan hukum, merupakan hal yang nomor satu. “Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua,” kata dia.
