Partai yang mendukung Prabowo Gibran hanya merepresentasikan 45, 4 persen kursi DPR. Sementara 54,6 persennya ada di pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar –Mahfud.
Baik secara verbal, dan bahkan Gesture, Jokowi sudah meninggalkan sepihak partai yang berkali-kali mengusungnya menjadi Pejabat Publik, dari mulai Walikota, Gubernur hingga Presiden. Pun anak dan menantunya, masing-masing menjadi Walikota.
Secara diametral, baik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan kader-kader militannya, telah bersikap melalui berbagai statemen, komentar dan bahkan sudah secara vocal, juga gaungkan pemakzulan di DPR RI.
Tetapi kedua kubu, masih saling bermanuver dalam zona attitude (psychological warefare) – belum terjadi pada tindakan politik; Jokowi semakin vulgar memperlihatkan sikap politiknya, dengan tampil dalam spot iklan politik PSI di Telivisi-televisi. Sementara Megawati menyanpaikan evaluasi dan pidato politik, mengkritisi berbagai penyimpangan konstitusional selama Pemerintahan Jokowi.
Perilaku lain, yang menjadi sorotan media adalah, soal dasi Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan dasi kuning saat bertolak ke Jepang. Ketua DPP Golkar, Ace Hasan menilai dasi kuning yang digunakan Jokowi sebagai tanda dekat dengan partai dengan simbol warna kuning.
“Alhamdulillah, Presiden Jokowi memakai dasi kuning. Itu tanda-tanda. Itu jelas sinyal kuat bahwa Pak Jokowi sangat kuat dekat dengan partai yang memiliki simbol warna kuning,” kata Ace melalui keterangannya, Sabtu (16/12/2023).
Ace menilai wajar jika Jokowi merasa dekat dengan parpol dengan simbol kuning seperti Golkar. Dia menyebut Golkar selama ini menjadi parpol yang setia mendukung kebijakan dan pemerintahan Jokowi.
“Dan saya kira wajar jika Pak Presiden merasa dekat dengan partai politik berwarna kuning, karena selama ini Partai Golkar merupakan partai yang paling setia kepada Presiden Jokowi dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintahan, baik di DPR maupun di pemerintahan,” ujarnya.
Ace menilai, tidak mungkin Jokowi memakai dasi dengan warna yang beda dari biasanya tanpa arti. Menurutnya, tidak mungkin Jokowi tidak memiliki dasi warna lain.
“Saya memahaminya sih begitu, Presiden memakai dasi kuning. Kan tidak mungkin Presiden Jokowi memakai dasi Kalau tanpa arti. Mosok seorang Presiden tak punya dasi selain dari warna kuning,” imbuhnya.
Kapan mangambil langkah pemakzulan?
Menurut Eep Syaifulloh Fatah, sebagian besar rakyat merasakan bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Partai politik yang menempatkan kadernya di DPR pun sudah banyak yang tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Indikasinya, menurut Eep, partai yang mendukung Prabowo Gibran hanya merepresentasikan 45, 4 persen kursi DPR. Sementara 54,6 persennya ada di pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar –Mahfud.
Analisa Eep, partai-partai yang tidak puas pada Presiden Joko Widodo menunggu alasan dan momentum tepat untuk bergerak memakzulkan presiden. Selain itu partai partai juga tak ingin memberi peluang pihak-pihak yang ingin Pemilu ditunda punya alasan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“ Jika partai-partai dan legislatif memulai pemakzulan, maka terganggu lah tahapan-tahapan pemilu,” kata dia.
Eep meyakini, orang yang paling diuntungkan dari upaya pemakzulan yang tidak tepat waktu adalah orang yang ingin pemilu ditunda karena ingin masa jabatannya bertambah.
“Karena itulah partai-partai tak mau bergerak lebih jauh untuk melakukan pemakzulan,” ujarnya.
Selain itu, ujar dia, saat Indonesia dihadapkan pada krisis politik multidimensi, memunculkan isu mendasar bisa menimbulkan gerakan masa dan memancing anarkisme.
“Kalau hal itu terjadi ditengah suasana kampanye, maka undang-undang darurat bisa diberlakukan oleh kepala negara,” kata Eep.
Eep yakin partai-partai politik yang tidak puas pada presiden Joko Widodo dan para aktivis tahu konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang darurat.
“Maka semua kendali akan dipegang oleh kepala negara,” tandasnya.
