FusilatNews – Pemilu 1955 mencatat fenomena politik yang menarik: Partai Komunis Indonesia (PKI) hampir unggul di banyak daerah pada putaran kedua. Salah satu faktor utama yang membuat PKI begitu populer kala itu adalah kampanye landreform. Isu ini begitu menggema karena rakyat, terutama para petani miskin, memahami landreform sebagai janji bahwa tanah akan diberikan kepada mereka. Sebuah harapan konkret bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketidakpastian agraria.
Pemikiran ini membawa saya pada satu kecurigaan: apakah Jokowi memiliki afinitas ideologis dengan PKI? Kecurigaan ini bukan sekadar tuduhan kosong, tetapi berangkat dari pola yang mirip. Sejak awal pemerintahannya, Jokowi gencar membagi-bagikan sertifikat tanah kepada rakyat. Sekilas, kebijakan ini tampak sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, mirip dengan janji PKI dulu. Namun, setelah melihat bagaimana kebijakan ini berujung, justru ada pola yang serupa dengan yang terjadi di masa lalu—tetapi dengan akhir yang berbeda dan lebih mencengangkan.
Dari Janji Rakyat ke Kenyataan Oligarki
Jika PKI dahulu menggunakan isu landreform untuk menarik dukungan rakyat, Jokowi pun menerapkan kebijakan sertifikasi tanah dengan narasi yang kurang lebih sama: memberikan kepastian hak kepemilikan tanah bagi rakyat kecil. Namun, seiring waktu, kebijakan ini memperlihatkan wajah aslinya.
Bukan hanya tanah rakyat yang disertifikasi, tetapi juga tanah negara, hutan, dan bahkan wilayah pesisir. Lebih mengejutkan lagi, sertifikasi ini tidak hanya diberikan kepada rakyat kecil, tetapi juga kepada individu-individu tertentu serta korporasi besar. Fakta ini memperlihatkan bagaimana kebijakan yang diklaim pro-rakyat ternyata menjadi alat legitimasi bagi para oligarki untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka atas aset negara.
Jika landreform PKI bertujuan untuk mendistribusikan tanah dari tuan tanah ke rakyat, maka landreform ala Jokowi justru berujung pada privatisasi tanah negara kepada korporasi besar dan segelintir elite. Kebijakan ini pada akhirnya melanggengkan ketimpangan sosial, bukan menguranginya.
Jokowi: Antara Simbol Populisme dan Realitas Kapitalisme Oligarkis
Jokowi kerap tampil sebagai pemimpin populis yang berpihak kepada wong cilik. Kebiasaannya membagi-bagikan sertifikat tanah adalah salah satu cara untuk membangun citra tersebut. Namun, populisme semacam ini hanyalah ilusi.
Di balik seremonial sertifikasi tanah yang ia pamerkan, kebijakan agraria Jokowi justru lebih menguntungkan para pemodal besar. Kita bisa melihat bagaimana penguasaan lahan di Indonesia semakin timpang di bawah pemerintahannya. Tanah-tanah negara yang seharusnya menjadi aset publik kini banyak yang jatuh ke tangan swasta. Hutan yang sebelumnya menjadi bagian dari ekosistem yang dilindungi kini disertifikasi untuk kepentingan bisnis. Bahkan laut pun tak luput dari praktik ini, dengan munculnya sertifikat hak guna bagi pihak-pihak tertentu.
Jadi, apakah Jokowi benar-benar pro-rakyat? Ataukah ia hanya menggunakan strategi yang sama dengan PKI untuk menarik simpati rakyat, tetapi dengan agenda yang berbeda—yaitu memastikan bahwa tanah-tanah strategis tetap berada dalam kendali oligarki yang menjadi pendukung politiknya?
Kesimpulan: Jokowi, Warisan PKI, dan Realitas yang Lebih Buruk
Kebijakan sertifikasi tanah Jokowi, jika ditelusuri lebih dalam, menunjukkan kemiripan dengan propaganda PKI di masa lalu, tetapi dengan hasil yang jauh berbeda. Jika PKI mengklaim ingin memberikan tanah kepada rakyat, Jokowi mengawali dengan memberikan kepastian hak tanah kepada rakyat, tetapi akhirnya lebih menguntungkan pihak korporasi dan oligarki.
Dengan demikian, Jokowi tidak hanya menerapkan strategi PKI dalam menarik simpati rakyat, tetapi juga menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan oligarki tanah yang lebih mengakar. Jika kebijakan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin rakyat akan menyadari bahwa yang mereka dapatkan hanyalah janji manis yang ujungnya tetap menguntungkan kaum elite.
Maka, pertanyaan akhirnya adalah: apakah Jokowi benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, ataukah ia hanya boneka yang mengabdi kepada kepentingan oligarki? Jika PKI dahulu dianggap sebagai ancaman karena ingin mengubah sistem kepemilikan tanah, maka Jokowi bisa jadi ancaman yang lebih besar—karena ia mengubah kepemilikan tanah bukan untuk rakyat, tetapi untuk para pemilik modal.
