Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Meski Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, berupaya mendekatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dalam program besar Pengelolaan Keuangan Danantara—yang bertujuan mengelola keuntungan dari BUMN—jejak politik di antara keduanya tetap menyisakan jejak yang sulit dihapus.
Dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat (24/2/2025), SBY menyampaikan pidato yang sarat makna. Dengan menggunakan teknik komunikasi politik dog whistle (pluit anjing), ia menegaskan bahwa selama 10 tahun kepemimpinannya, ia tidak pernah berupaya merebut partai oposisi maupun koalisi. Pernyataan ini bukan sekadar nostalgia politik, tetapi sebuah sindiran tajam terhadap upaya Jokowi, melalui tangan kanannya di Istana, Moeldoko, yang pernah berusaha merebut Partai Demokrat secara terang-terangan.
Dari perspektif politik, pernyataan SBY ini dapat ditafsirkan sebagai peringatan bagi Prabowo agar tidak membiarkan adanya ‘matahari kembar’ dalam kepemimpinannya. SBY, sebagai sosok begawan politik, tampaknya ingin mengingatkan bahwa stabilitas kepemimpinan nasional bisa terganggu jika ada intervensi kekuasaan yang berlebihan.
Selain itu, SBY juga tampaknya menyampaikan sinyal keprihatinan terhadap langkah politik Jokowi yang berambisi mengantarkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, ke puncak kekuasaan. Ambisi ini diperkirakan akan menghadapi berbagai hambatan politik (political barriers), termasuk dari Partai Demokrat. Terlebih lagi, isu seputar akun Fufu Fafa—yang dituduh banyak pihak sebagai milik Gibran dan digunakan untuk menyerang Prabowo—semakin memperumit dinamika politik. Seorang pakar telematika dan IT, Dr. Roy Suryo, bahkan mengklaim dengan tingkat akurasi 99,9% bahwa akun tersebut memang terkait dengan Gibran.
Belum lagi, laporan terhadap Gibran di KPK menjadi ancaman lain bagi dinasti Jokowi. Isu ini berpotensi menggoyahkan dukungan oligarki yang selama ini menopang kekuasaannya, termasuk kelompok bisnis yang dikenal sebagai Konglomerat 9 Naga.
Di sisi lain, tuntutan publik untuk mengadili Jokowi juga terus menggema. Setelah Idulfitri 2025, diperkirakan gelombang tuntutan ini akan semakin besar dan meluas di berbagai daerah, menjadikan kondisi politik nasional semakin panas.
