Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Jokowi, nampak telanjang dalam memperkuat diri memporak-porandakan Konstitusi, khususnya melawan Pasal 7 UUD.1945. Ia lantang melawan legalitas masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya untuk 2periode masa jabatan. “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perlawanan Jokowi itu melalui endorsement 4 menteri dalam kabinetnya. Deklarasi gagasan tunda pemilu 2024, lahir dari pernyataan Bahlil, LBP. Zulhas, dan Airlangga.
Ditinjau dari sisi yuridis, Jokowi adalah dader, dan atau pelaku pembiaran terhadap ” sebuah wacana ” pelanggaran terhadap konstitusi. Padahal ucap sumpa jabatannya adalah “melaksanakan UUD 45 dan seluruh per-undangan2an yang berlaku. Kategori pembiaran terhadap adanya wacana pelanggaran tersebut, masuk dalam tindak-pidana kejahatan terhadap sistim hukum RI. Lebih jauh dapat dinilai sebagai usaha atau upaya berencana, sebagai perlawanan atau penentangan terhadap sistem hukum, yang semestinya dijaga dan diberlakukan secara tegas untuk sebuah berkepastian hukum.
Dengan wacana undurnya pemilu 2024 tersebut, ” jika tidak dihalangi oleh sebuah power atau kekuatan atas dasar hukum “, Jokowi berpeluang utuk berkuasa selama 3 periode. Ia akan dicatat oleh sejarah berkuasa selama 3 periode, diperoleh berdasarkan kekuasaan yang JKW miliki atau machstaat, mengingkari konstitusi sendiri. Ia imulai dengan diawali secara penuh kesadaran, lalu disusun rencana dan agenda, supaya dapat memperpanjang kekuasaannya itu.
Dalam rech staat, siapapun tidak boleh mencari jalan atau mewacanakan bagaimana cara untuk melanggar atau mengubah dan atau merevisi sistem hukum dan perundang- undangan, hanya dilatarbelakangi oleh sekedar hasrat egoistis, atau adanya kehendak mendapatkan jabatan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Terhadap kelompok oposan yang kerap kali mengkritisi berbagai kebijakan dan wacana 3 periode ini, yang selama ini menginginkan turun dari kursi kekuasaan sebagai presiden, Jokowi yakin kekuatan serta dukungan yang Ia miliki selaku presiden saat ini, dapat menghalau segala suara yang akan lahir dalam berbagai bentuk protes kritik atau aksi – aksi demo, dapat dengan mudah Ia abaikan seperti kelangsungan selama ini, sejak 2014 sampai dengan Desember 2022.
Jokowi namnpaknya sudah punya jurus antisipasi, selain dapat menidentifikasi siapa para oposan itu, adalah mereka yang melakukan demo – demo, yang dianggap hanya sekedar melakukan cemoohan terhadap dirinya. Omdo atau omong doang, sehingga apapun materi tuntutannya, fakta empiris para pendemo, karena hanya soal mengumpat dan mencemooh dirinya,tak membawa perubahan apapun. Walau kemudian aksi akan Kembali berlanjut kemudian dengan topik yang berbeda.
Wacana nekad untuk undur pemilu 24, walau ide atau wacana ini, teramat krusial, inkonstitusional, dan serta mudah diprediksikan beresiko menimbulkan dampak gelombang protes keras dari masyarakat, utamanya dari beberapa kelompok aktivis pegiat – pejuang yang selama ini yang sering turun ke jalan, para pengamat dan pemerhati sosial lainnya.
1. JKW. berharap tetap menjadi Presiden, agar tetap berkuasa dan pribadi yang terhormat serta tetap mendapatkan fasilitas serba istimewa ;
2. JKW. Sudah mendapatkan dukungan politik dari para tokoh partai dan atau ketum partai ( Golkar, PAN., PKB. dan PPP ) dan juga dukungan dari para tokoh yang ada di badan legislatif ( MPR, DPD dan DPR RI ) ;
3. JKW. Berpendapat pihak oposisi hanya kekuatan yang tidak solid, tidak bersatu atau sebagai kelompok yang tidak jelas agenda dan atau pastinya punya missi namun tak gunakan taring taringnya.. walau sah secara hukum jika digunakan
4. Proteksi agar terbebas diri dan keluarga serta kolega & kroni jika selama berkuasa terdapat unsur – unsur kekeliruan dan atau kesalahan terhadap kebijakan yang pernah dilakukan
Itu semua, tidak akan terwujud, bila cara untuk mercapainya dengan melawan kitab suci berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi.
