Fusilatnews – Pertanyaan itu tak perlu dijawab. Sama tak perlunya seperti bertanya: kapan Kaesang sempat belajar berpolitik?
Kita sedang hidup di zaman politik ajaib, tempat semua hal mungkin terjadi dalam sekejap mata—asal kau punya marga yang tepat, dan tentu saja, restu yang tak tertulis dari sang penguasa. Lihat saja Kaesang Pangarep. Belum sehari hangat-hangat memegang kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tiga hari kemudian ia sudah dilantik menjadi Ketua Umum. Seremoni pelantikannya pun bukan di gedung partai, bukan di kantor KPU, melainkan di sebuah kafe. Tak ada kongres, tak ada rapat nasional, bahkan tak ada debat internal yang layak dicatat sejarah. PSI punya Ketum baru—ujug-ujug.
Kini, giliran sang ayah. Presiden dua periode, yang dalam banyak pidatonya menolak berpolitik praktis pasca-pensiun, tiba-tiba digadang-gadang menjadi Ketua Umum PSI juga. Mungkin rakyat hanya bisa mengelus dada, sambil menyeduh kopi pahit: ini Republik atau republik sirkus keluarga?
Menurut AD/ART partai, seorang calon Ketua Umum PSI setidaknya harus menjadi anggota partai terlebih dahulu. Tapi siapa yang peduli dengan AD/ART di negeri yang konstitusinya sendiri bisa ditekuk sesuai selera penguasa? Tidak ada pengumuman resmi kapan Jokowi bergabung dengan PSI. Tapi bukan berarti itu tak mungkin terjadi. Kalau perlu, partai bisa menyesuaikan aturan demi nama besar. Aturan dibuat bukan untuk ditaati, tapi untuk dilompati—asal yang melompat bukan rakyat biasa.
Jokowi mungkin belum bergabung secara resmi. Tapi kehadirannya sudah lama terasa. Mulai dari gaya komunikasi PSI yang gemar meniru cara Jokowi menyapa anak muda, hingga manuver-manuver politik yang seolah menjadi perpanjangan tangan Istana. PSI bahkan pernah menyebut diri sebagai “partainya Jokowi”—klaim yang lebih terdengar seperti lamaran politik daripada pernyataan ideologis.
Maka jangan heran jika kelak, setelah bulat memutuskannya, Jokowi benar-benar memimpin PSI. Bukan karena dedikasinya pada ideologi partai. Bukan karena pengalamannya di dalam struktur kepartaian. Tapi karena warisan kekuasaan harus tetap hidup, dan keluarga Jokowi harus tetap memiliki panggung politik—sebesar mungkin.
Di era ketika demokrasi dibungkus rapi oleh pencitraan, ketika partai berubah menjadi kendaraan pribadi, dan ketika garis darah lebih penting daripada garis ideologi, pertanyaan “kok bisa?” tak perlu dicari jawabannya.
Jawabannya justru bisa ditemukan dalam pertanyaan itu sendiri: karena kita membiarkannya bisa.
