JAKARTA, fusilatnews – ” Jokowi menegaskan dalam pidato di Musra 1 Jawa Barat di Bandung bahwa secara konstutusi pen-capresan itu hanya dapat dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik,” demikian kutipan sambutan Jokowi, saat menghadiri Muyswarah Rakyat (Musra( di Bandung, Minggu (28/08/22).
Budi Arie, Ketua Umum organisasi relawan Projo sebagai penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra), Setiadi memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Ia mengatakan, Musra tetap penting untuk mendengar suara masyarakat, salah satunya terkait calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 ujar Budi Arie dikutip dari Kompas.com
“Meskipun pada saat pemilihan tetap rakyat yang menentukan. Karena itu Musra sangat penting menjadi instrumen demokrasi untuk mendengar suara rakyat,” tegasnya.
Jokowi pun kembali menegaskan pesan agar para relawan tidak terburu-buru soal siapa capres yang didukung. Mantan Wali Kota Solo itu meminta relawan jangan salah dalam menentukan dukungan. “Jangan salah kita, menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi, jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak?,” tambah Jokowi
Oleh karenanya, Budi Arie memastikan nama-nama yang akan muncul dalam rangkaian pelaksanaan Musra di berbagai daerah di Indonesia ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Sehingga nantinya siapapun yang dikehendaki rakyat akan tetap dimunculkan dalam Musra ini. “Nama- nama itu kan aspirasi dari rakyat. Siapapun yg dikehendaki rakyat pasti akan dimunculkan baik kader parpol atau pun bukan. Musra itu open option,” kata Budi Arie.
Dia melanjutkan, saat ini panitia Musra sedang bersiap melaksanakan agenda yang sama di berbagai daerah di Indonesia. “Kami akan menggelar di Makassar. Sedang dirapatkan tanggalnya dan seluruh persiapan teknisnya. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut,” tambahnya.
Konstitusinya Enggak Boleh Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberikan pidato saat menghadiri acara Musra 1 di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat pada Minggu. Pada kesempatan itu, Jokowi menyebutkan soal aturan bahwa capres dan cawapres yang maju dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) harus diusung oleh partai atau gabungan partai. “Memang, kita harus tahu juga, bahwa menurut undang-undang (UU), menurut konstitusi yang mengusung capres-cawapres adalah partai atau gabungan partai. Iya. Tapi pada saat pencoblosan itu yang menentukan gantian.
Adalah rakyat,” kata Jokowi “Jadi sekali lagi, Musra adalah instrumen berdemokrasi. dan kita harapkan, Musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat, yang mau dekat dengan rakyat, yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana,” lanjutnya.
Sumber : Kompas
