Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi atas tingginya harga minyak goreng (BLT Minyak Goreng) mendapatkan kritikan dari pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tak bisa memberantas dan kalah dari para mafia yang mengendalikan harga.
Ujang menilai BLT tersebut sekadar untuk menenangkan sementara masyarakat yang resah atas mahalnya minyak goreng. Dia juga menilai kebijakan tersebut sebagai penyelamat wajah pemerintah yang belakangan kerap mendapatkan sorotan.
“Karena jika tak ada BLT, pemerintah akan babak belur di mata rakyat,” ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 April 2022.about:blank
Menurut Ujang, akar persoalan yang menyebabkan minyak goreng mahal adalah kelangkaan akibat ulah mafia. Dengan Jokowi memutuskan mengeluarkan BLT, Ujang menilai secara tidak langsung pemerintah menyatakan tidak bisa mengungkap jaringan mafia tersebut.
“Jika harga minyak masih tinggi dan tak ada solusinya, sama saja negara kalah oleh mafia minyak goreng,” ujar Ujang.
Ujang mengatakan, pemberian BLT untuk tiga bulan ke depan ini dapat digunakan pemerintah untuk mengulur waktu menormalkan kembali harga minyak goreng. Setelah BLT selesai, Jokowi harus bisa menormalkan harga kebutuhan pokok itu.
Ujang mengatakan, besaran BLT bulan juga dirasa terlalu kecil, jika dibandingkan dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok saat ini. Sehingga, bantuan tersebut dinilai hanya akan “numpang lewat” di masyarakat saja.
Bantuan sebesar Rp 100 ribu per bulan itu bakal langsung dirapel menjadi Rp 300 ribu untuk tiga bulan, yakni April , Mei, dan Juni. BLT tersebut akan mulai disalurkan pada awal bulan ini. Jokowi mengatakan, bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
Selain itu, Jokowi mengatakan BLT Minyak Goreng ini juga bakal diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.
“Terakhir saya minta Kemenkeu, Kemensos, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
