Fusliatnews – Sempat viral beberapa waktu lalu, ketika para pendukung Jokowi melambungkan wacana: “Jokowi layak menjadi Sekjen PBB.” Klaim itu terdengar heroik, seakan Jokowi sudah menjadi tokoh dunia. Namun kenyataannya? Selama satu dekade berkuasa, PBB bahkan tidak pernah mengagendakan pidatonya di Sidang Umum. Kehadiran fisik ada, tetapi tak sekalipun diberi ruang “talk the talk.” Fakta ini menyisakan tanda tanya besar tentang sejauh mana pengakuan internasional terhadap kepemimpinannya.
Kini, situasinya berbalik. Indonesia diwakili oleh Presiden Prabowo. Bagi sebagian orang, ini menghadirkan ironi baru. Bila Jokowi dianggap terlalu lemah untuk “berbicara dunia”, maka Prabowo justru menghadapi keraguan lain: apa yang bisa ia bicarakan, dan sejauh mana dunia akan mau mendengar?
Jika Prabowo mengangkat Semangat Bandung, nuansanya sudah tak lagi relevan seperti 1955. Dunia kini multipolar, penuh kompetisi teknologi dan ekonomi, bukan sekadar kolonialisme klasik. Maka retorika anti-imperialisme mudah terdengar usang bila tidak diiringi gagasan segar.
Menyentuh isu Palestina, Prabowo akan berada di jalur yang amat berhati-hati. Isu ini menyentuh moral bangsa, namun berimplikasi langsung pada relasi dengan Amerika Serikat dan membuka tafsir kedekatan dengan China. Salah langkah, diplomasi Indonesia bisa terbaca tidak netral.
Sementara Hak Asasi Manusia tetap menjadi highlight forum internasional. Tetapi dunia tentu tidak lupa: Prabowo sendiri dibayangi catatan masa lalu dengan tuduhan pelanggaran HAM. Membicarakan HAM dari podium PBB bisa jadi lebih menghadirkan bisikan sinis daripada tepuk tangan.
Lingkungan hidup? Sulit. Deforestasi, tambang yang merusak, dan krisis ekologis di Indonesia adalah kenyataan pahit. Mengklaim komitmen hijau di forum dunia akan segera dipertanyakan dengan data dan fakta di lapangan.
Sedangkan isu ekonomi global membuka ruang manuver. Indonesia bisa tampil sebagai juru bicara Global South yang menuntut keadilan. Tetapi tanpa konsep yang kuat, Prabowo hanya akan terdengar mengulang jargon lama: pertumbuhan inklusif, pemerataan, keadilan—tanpa arah kebijakan konkret.
Maka, pertanyaan mendasar tetap sama: apakah Prabowo benar-benar bisa memanfaatkan podium PBB untuk mengangkat martabat Indonesia, atau justru sekadar hadir demi formalitas protokoler?
Ironinya, Jokowi selama sepuluh tahun tak pernah bicara, padahal dielu-elukan layak jadi Sekjen PBB. Kini, giliran Prabowo, publik justru bertanya-tanya: apa yang bisa ia sampaikan, dan apakah dunia mau mendengarnya?
Mari kita nantikan, apakah Indonesia akan kembali punya suara lantang sebagaimana Soekarno dengan “To Build the World Anew”, atau tetap menjadi penonton yang aman di tengah hiruk-pikuk geopolitik global.
