Tahun ini pemerintah bakal merombak sistem pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang selama ini diterapkan akan dihapus. Sebagai gantinya, para peserta hanya mendapatkan layanan kelas tunggal atau Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) saat di rawat di rumah sakit.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Lane Muliati, menuturkan tujuan penghapusan kelas rawat inap ini untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Pun dirinya mengaku sudah memiliki road map penerapan kelas tersebut.
“Ini dimaksudkan agar semua peserta (pasien) berhak untuk mendapatkan pelayanan baik medis maupun non-medis dengan porsi yang sama,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu. about:blank
Dirangkum dari hasil liputan fokus Tempo sebelumnya, berikut sederet konsekuensi jika kelas rawat inap BPJS Kesehatan dihapus:
1. Adanya Biaya atau Asuransi Tambahan
Para peserta yang menghendaki layanan yang lebih baik dari standar yang ditetapkan, maka harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini sesuai amanat Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Biaya baru ini bisa diambil dari program asuransi kesehatan tambahan yang diikuti peserta. Alternatif lainnya peserta dapat membayar sendiri selisih biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas rawat inap.
2. Layanan yang Tidak Sebanding Iuran Sebelumnya
Pengamat asuransi yang juga komisaris di PT Sompo Insurance, Irvan Rahardjo, mengatakan penerapan kelas standar rawat inap ini bakal berdampak baik bagi tumbuhnya asuransi komersil. Di sisi lain, kata Ivan, kebijakan ini membuat masyarakat yang selama ini membayar iuran lebih akan menerima layanan yang lebih sedikit karena disamakan dengan peserta dengan iuran yang lebih rendah. Untuk itu, Irvan menyebut penyeragaman iuran pun jadi penting untuk menerapkan kebijakan ini.about:blank
3. Nilai Iuran Peserta BPJS Kesehatan Berubah
Konsekuensi lain dari penghapusan kelas rawat inap adalah berubahnya nilai iuran peserta BPJS yang selama ini terdiri dari tiga kelas. Menurut anggota DJSN, Muttaqien, perkara iuran ini masih belum ada keputusan final. “Nanti akan diputuskan dalam proses penentuan kebijakannya, yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan dan peserta,” ujarnya kepada Tempo.
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Direvisi
Ketua DJSN, Andie Megantara, menyatakan penghapusan kelas BPJS Kesehatan akan diikuti oleh revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Sejalan dengan revisi Perpres, pemerintah bakal menerbitkan beleid yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penyeragaman kelas. Revisi ditargetkan selesai pada April hingga Juni 2022. Selain itu, penerapan KRIS akan disertai dengan persiapan infrastruktur rumah sakit.
5. Terdapat 12 KRIS
Pemerintah menyepakati 12 KRIS untuk meningkatkan mutu layanan JKN. KRIS akan menggantikan klasifikasi perawatan BPJS Kesehatan yang sebelumnya terbagi menjadi kelas 1,2, dan 3. “Ke-12 kriteria KRIS JKN ini bukan merupakan kriteria baru. Penerapan kriteria telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya,” ujar Andie dalam rapat kerja bersama DPR, Kamis, 31 Maret 2022.
