Jakarta-Fusilatnews.- Satu persatu mulai terbongkar, dengan berbagai cara menggerus keuangan negara, kini terungkap korupsi modus lainnya di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Angkanya juga signifikan dihitung dari hak peruntukannya dengan mark up yang dilakukannya.
Lebih lengkap, beritanya berikut ini :
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) yang terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kasus dugaan korupsi tukin Kementerian ESDM tersebut merugikan negara sekitar Rp 27,6 miliar.
Terkait dengan hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan pengelolaan tukin yang sudah dialokasikan seharusnya menjadi tanggung jawab bagi para kementerian/lembaga (K/L). Adapun tanggung jawab yang dimaksud mencakup perencanaan pengajuan tukin ke Kementerian Keuangan hingga tata kelola anggaran tersebut.
“Kalau sudah dialokasikan anggaran, KL yang menjaga tata kelolanya tentu berdasarkan tadi, data yang akurat mengenai jumlah pegawai dan kelompok atau golongan mereka dan berapa tukin mereka,” tutur Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
“Itu tanggung jawab dari KL untuk jaga tata kelolanya,” sambungnya. Senada dengan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, apabila anggaran K/L melalui Daftar Isian Pealksanaan Anggaran (DIPA) sudah ditetapkan, maka tanggung jawab sudah berada di masing-masing K/L. “Tanggung jawabnya ada pada K/L untuk pastikan pencairannya sesuai ketentuan, kemudian risikonya dipenuhi, kalau itu di K/L,” ujarnya.
Terkait dengan adanya dugaan penggelembungan atau mark up anggaran dalam kasus korupsi Kementerian ESDM, Isa bilang, pihaknya memang melakukan penilaian terkait aspek kewajaran anggaran. “Tapi tidak sampai detail sekali, oh si A dapat berapa, si B dapat berapa, enggak sampai begitu,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK menjelaskan, korupsi tukin Kementerian ESDM dilakukan dengan modus mark up anggaran. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tukin yang dibayarkan di Kementerian ESDM untuk 10 orang seharusnya hanya Rp 1.399.928.153 namun membengkak menjadi Rp 29.003.205.373 atau Rp 29 miliar. KPK menduga, dalam proses pengajuan anggaran tukin, para pelaku tidak menyertakan data dan dokumen pendukung. Mereka juga memanipulasi daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif. Kemudian, pelaku juga menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak.
Selain itu, pelaku juga mengirimkan pembayaran tukin ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan sebelumnya. “Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.399.928.153 namun dibayarkan sebesar Rp 29.003.205.373,” tutur Firli, dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Kamis (15/6/2023).
