FusilatNews- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan menjadi opsi paling terkahir yang akan dilakukan oleh pemerintah
“Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan dengan konfrotasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan,” ,” kata Hasto lewat siaran pers, Jumat (2/9)
Menurutnya, PDIP tetap mendukung rakyat kecil, namun harus sadar pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan.
“BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan,” kata Hasto
“Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah,” tambahnya.
Hasto juga berharap pemerintah mengeluarkan seluruh kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil di tengah wacana kenaikan BBM.
Dia yakin masyarakat masih membutuhkan bantuan lantaran pemulihan ekonomi masih berjalan imbas pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 lalu.
“Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19,” ungkap Hasto.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tidak memiliki pilihan lain, selain menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
Kondisi harga minyak mentah dunia yang terus naik kata Luhut menjadi faktor utama pertimbangan pemerintah dalam menyesuaikan harga jual BBM di dalam negeri.
“Masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar. Ini memang kita tidak ada pilihan, seluruh dunia seperti ini,” kata Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hibrid pada Selasa (30/8/2022).
