Oleh : Alfin Febrian Basundoro
Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak terkendali, dan tidak menaati standar internasional. IUU fishing menjadi salah satu isu maritim kronis di berbagai wilayah perairan global.
Riset yang dilakukan oleh Universitas British Columbia mencatat bahwa antara delapan hingga empat belas juta ton ikan ditangkap secara ilegal dengan kerugian dalam sektor perikanan global mencapai lebih dari US$ 20 miliar pada tahun yang sama. Sumber yang sama pula menggarisbawahi kawasan Asia-Pasifik sebagai wilayah dengan kerugian akibat IUU fishing terburuk di dunia dengan kerugian kasar mencapai US$ 7,5 miliar pada 2020.
Seiring dengan tingginya urgensi ancaman IUU fishing terhadap perekonomian negara-negara maritim di dunia, sejumlah organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Maritime Organization (IMO) sejak 2014 mengategorikan isu tersebut sebagai ancaman strategis terhadap sektor perikanan global. Apalagi, IUU fishing juga menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan global.
Kerugian besar akibat IUU fishing pada abad ke-21 juga dialami oleh dua negara maritim sentral di Asia-Pasifik, yakni Jepang dan Indonesia. Sektor perikanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kultur masyarakat Jepang, sehingga tidak heran bahwa sektor ini strategis bagi perekonomian negara tersebut. Pada 2018, laporan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) mencatat produksi perikanan di Jepang mencapai 4,2 juta ton dengan nilai mencapai US$ 13,7 miliar.
Meskipun menjadi salah satu yang terbesar di dunia, Jepang juga merugi hingga US$ 600 juta setiap tahunnya karena IUU fishing tersebut. Praktis, pemerintah Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melakukan sekuritisasi akan isu tersebut dengan perumusan sejumlah aturan hukum tegas. Di antaranya, undang-undang terkait pelarangan impor hasil tangkapan ilegal, aturan terkait registrasi kapal penangkap ikan, hingga penggunaan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS) untuk mendeteksi kapal-kapal penangkap ikan di lepas pantai Jepang.
Di sisi lain, Indonesia juga melakukan tindakan sekuritisasi dalam menanggulangi IUU fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai ujung tombak penegakan kebijakan perikanan di Indonesia juga mewajibkan penggunaan VMS untuk memantau masuknya kapal-kapal penangkap ikan dengan berat di atas 30 ton mengingat kian peliknya permasalahan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa antara 2019 hingga 2020, lebih dari 1.000 kapal asing melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara. Kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia mencapai Rp 240 triliun pada 2016.
Sejalan dengan kondisi di atas, IUU fishing menjadi salah satu fokus kebijakan maritim pemerintah Indonesia, khususnya sejak era Presiden Joko Widodo. Salah satunya memperkuat kemitraan maritim dengan Jepang. Lebih lanjut, kemitraan ini—dengan sejumlah pertimbangan strategis—mendorong kedua negara menjadi aktor sentral dalam menegakkan norma dan nilai sebagai negara maritim dengan mendorong kemitraan regional dan kesepakatan bersama dalam forum-forum regional.
Kompleksitas dan Kebutuhan
Seiring dengan IUU fishing yang sangat ekstensif dan sulit untuk ditanggulangi secara individual mengingat luasnya jurisdiksi yang harus dikawal oleh negara-negara di dunia, kemitraan strategis untuk penanggulangan isu ini menjadi krusial. Kerja sama kian digalakkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan transnasional tersebut.
Jepang dan Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) melakukan aktivisme dalam bentuk kemitraan bilateral untuk mengatasi isu IUU fishing yag merugikan sektor maritim kedua negara. Selain itu, Jepang juga menjadi promotor dan penggagas sejumlah kerangka kerja penanganan IUU fishing yang banyak di antaranya juga disepakati dan diimplementasikan lebih lanjut oleh Indonesia.
Berdasarkan sumber dari Kementerian Luar Negeri Jepang, sejumlah kerangka kerja tersebut di antaranya; pertama, proposal terkait pengawasan pelabuhan (Port State Measure/PSM) yang disusun bersama Forum Perikanan Kepulauan Pasifik (FFA) pada Desember 2017. Proposal ini menekankan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan di pelabuhan. Kedua, Jepang menyepakati penyusunan daftar kapal pelaku IUU fishing dalam Komisi Perikanan Pasifik Utara dalam pertemuan kedua pada 2016.
Kerangka tersebut disepakati pada 2017 dan dikembangkan pada dua tahun berturut-turut setelahnya. Lebih lanjut, salah satu implementasi yang paling strategis dari aktivisme kekuatan menengah Jepang dalam kemitraan terkait IUU fishing adalah dengan disepakatinya kerja sama kemaritiman tingkat lanjut dalam bentuk Forum Maritim Indonesia-Jepang. Forum yang disepakati oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Indonesia Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang kala itu, Fumio Kishida tersebut menggarisbawahi kepentingan strategis keduanya dalam payung aktivisme kekuatan menengah.
Terbaru, forum ini menjadi wadah bagi keduanya untuk menjalin kerja sama penanggulangan IUU fishing secara signifikan, khususnya di antara instansi terkait—di antaranya Japan Coast Guard (JCG) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Mendatang, kemitraan ini dapat dimateralisasi dengan pelaksanaan patroli rutin bersama.
Secara normatif, kemitraan antara Jepang dan Indonesia ini juga menempatkan Jepang sebagai aktor sentral bagi inisiatif pembentukan rezim maritim regional. Di antaranya, ASEAN Regional Forum (ARF) yang kerap melibatkan Jepang dalam penyusunan kebijakan di dalamnya. Pada pertemuan ARF Ke-9 pada 2017 yang berfokus pada isu keamanan maritim, Jepang menjadi tuan rumah dan mengusulkan sejumlah kebijakan penting, yakni pertukaran data intelijen berbasis satelit terhadap kapal-kapal pelaku IUU fishing.
Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Jepang berkontribusi dalam pendanaan sektor keamanan laut ASEAN dan pembangunan kapasitas pengawasan maritim. Selain itu, Jepang mendorong agar keputusan tertulis mengenai IUU fishing dijadikan kesepakatan bersama di antara negara-negara ASEAN untuk menjadi standar pokok bagi penanganan isu tersebut secara bersama.
Di sini, terdapat dukungan signifikan Indonesia terhadap peran Jepang sebagai aktor sentral dalam penegakan norma keamanan maritim dalam ARF. Di antaranya dengan memberikan kontribusi dalam penyusunan prioritas kebijakan dan mengadakan sesi sela sebagai ajang pembahasan para ahli isu terkait.
Pertimbangan Strategis
Terdapat sejumlah aspek strategis yang menjadi pertimbangan dan peluang bagi kemitraan Jepang dan Indonesia dalam konteks penanganan IUU fishing dan upaya aktivisme kekuatan menengah yang diusung oleh keduanya.
Pertama, baik Jepang maupun Indonesia adalah negara kekuatan menengah yang memiliki sektor ekonomi maritim kuat. Hal ini mendorong keduanya memiliki persepsi kepentingan yang sama dalam memandang isu IUU fishing sebagai ancaman keamanan nontradisional terhadap ekonomi maritim. Pembentukan Forum Maritim Indonesia-Jepang dan serangkaian kesepakatannya menjadi bukti adanya keeratan persepsi kepentingan di antara keduanya.
Pertimbangan kedua, keduanya memiliki dan mengusung visi yang sama dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) terkait keamanan maritim regional, termasuk di antaranya komitmen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan.
Pertimbangan terakhir yang tak kalah penting, adanya kesamaan identitas geografis dan kepentingan nasional kedua pihak. Baik Jepang maupun Indonesia merupakan negara dengan bentuk geografis kepulauan dan karenanya, memiliki wilayah maritim yang luas. Maknanya, keduanya juga memiliki kepentingan ekonomi maritim yang masif.
Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi maritim tradisional dunia, khususnya dalam bidang perikanan laut dengan perkembangan industri perikanan laut yang signifikan. Praktis, keamanan maritim jelas menjadi prioritas bagi negara tersebut.
Di sisi lain, berdasarkan analisis Yakti dan Wicaksana (2021), kendati Indonesia sudah tidak lagi memprioritaskan prinsip “Poros Maritim Global” sejak periode kedua kepresidenan Joko Widodo, isu keamanan maritim tetap diusung oleh sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI-AL. Hal ini menunjukkan sentralitas sektor kemaritiman bagi Indonesia. Maka, kesamaan tersebut kian mempererat relasi kedua negara dalam sektor keamanan maritim, termasuk dalam menanggulangi IUU fishing.
Prospek ke Depan
IUU fishing masih terus menjadi persoalan strategis bagi keamanan maritim global. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak teregulasi tersebut jelas merugikan perekonomian berbagai negara maritim. Perlu dilaksanakan kerja sama dan kemitraan untuk mengatasinya secara kolektif, mengingat wilayah operasi IUU fishing yang sangat luas dan iklim permasalahan yang sangat dinamis.
Jepang menjadi salah satu aktor sentral dalam upaya penanggulangan isu tersebut dengan keterlibatannya dalam berbagai pelaksanaan kerangka kerja terkait. Relasi antara Jepang dan Indonesia memperkuat upaya tersebut, seiring dengan visi keduanya sebagai kekuatan menengah untuk melaksanakan aktivisme kekuatan menengah guna memperluas nilai dan norma keamanan maritim ke tingkat regional bahkan global.
Selain itu, kemitraan keduanya memiliki landasan strategis yang signifikan, mulai dari kesamaan persepsi ancaman hingga identitas geografis dan kepentingan ekonomi. Diharapkan dengan kian eratnya relasi kedua negara seiring dengan dibentuknya Forum maritim Indonesia-Jepang dan rezim maritim regional, upaya penanganan ancaman maritim—termasuk IUU fishing—dapat berjalan kian signifikan dan terus mendorong kemitraan regional dan global terkait penanggulangan IUU fishing.
Alfin Febrian Basundoro | Pemagang Editor Riset di Penerbit Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Dikutip dari Kompas.com. Kamis, 19 Mei 2022
