Setahun lalu, pidato serah terima jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Suharso Monoarfa kepada Rachmat Pambudy menyimpan pesan yang menarik untuk diselami lebih dalam. Saat itu, Prof. Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Bappenas adalah pusat kekuatan intelektual—tempat gagasan besar dirumuskan untuk masa depan bangsa.
Pidato Kang Rachmat itu sontak membawa ingatan penulis kembali pada aksi mahasiswa tahun 1978, masa penuh dinamika politik. Salah satu momen yang begitu membekas adalah ketika seorang aktivis kampus menyuarakan kalimat yang kini terasa abadi: “Intelektual tanpa moral sama saja dengan munafik.” Sebuah pekik moral di panggung Mimbar Bebas Mahasiswa.
Apa yang disampaikan Kang Rachmat dan seruan aktivis mahasiswa 47 tahun silam itu memiliki benang merah yang kuat. Sebagai pusat kekuatan intelektual, Bappenas wajib diisi sosok-sosok yang bukan hanya cerdas secara nalar, tetapi juga tegak secara moral. Sebab intelektualitas tanpa integritas hanyalah topeng kosong.
Itulah sebabnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo selalu menegaskan kepada para menterinya: kedepankan jiwa ksatria, jauhkan diri dari perbuatan tercela. Di bawah kepemimpinannya, kata Presiden, tidak ada ruang untuk korupsi—terutama yang menyangkut APBN. “Halal 100 persen,” begitu ia menjanjikan.
Peringatan Presiden ini penting untuk dihayati. Dalam lima tahun pemerintahannya, ia ingin Indonesia benar-benar melangkah lebih dekat menuju negara yang bebas korupsi. Kita semua tahu, ikan busuk selalu mulai dari kepalanya. Bila pemimpinnya teruji moralitasnya, barulah bangsa dapat berharap.
Komitmen Presiden Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih tentu layak didukung sepenuh hati. Tugas masyarakat bukan sekadar mengacungkan jempol, tetapi juga menjadi reminder ketika muncul indikasi penyimpangan. Presiden bahkan meminta para menteri untuk segera mencopot bawahannya jika terlibat korupsi.
Belum lama ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot tiga pejabat Kementerian Pertanian karena terbukti melakukan praktik koruptif. Langkah ini patut dicontoh para menteri lain. Betapa indahnya bila negeri merdeka ini benar-benar bersih dari korupsi.
Menjadi pemimpin bangsa memang menuntut keteguhan intelektual sekaligus moral. Walaupun banyak menteri diusulkan oleh partai politik, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden melalui hak prerogatifnya. Maka Presiden pun ikut memikul tanggung jawab bila ada pembantunya yang menyimpang dan mengecewakan rakyat.
Karena itu publik percaya, Presiden Prabowo tidak akan ragu mencopot menteri yang tidak sejalan dengan komitmennya. Jika ia meminta menteri mencopot bawahan yang korup, maka mengganti menterinya sendiri tentu lebih mudah.
Dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sudah banyak menteri diberhentikan bahkan dipenjara karena korupsi dan gratifikasi. Ada yang tertangkap OTT, ada pula yang tersandung kejahatan administratif. Kita berharap hal ini tidak terjadi dalam Kabinet Merah Putih. Menterinya memiliki intelektualitas tinggi—tentu harus diimbangi moralitas yang tinggi pula. Mereka pasti paham: intelektual tanpa moral adalah kemunafikan.
Tak mungkin sebuah bangsa mewujudkan cita-cita nasionalnya tanpa ditopang kaum intelektual dan cendekia. Pertanyaannya: intelektual seperti apa yang dibutuhkan Indonesia? Jawabannya tegas: intelektual yang bermoral.
Membangun bangsa bukan hanya membangun fisik material, tetapi juga moral spiritual. Keduanya harus hadir beriringan. Karena itu bangsa membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi teladan—yang kata dan perbuatannya selaras, yang integritasnya menjadi suluh bagi publik.
Mengukur moral memang tidak mudah. Berbeda dengan intelektualitas yang dapat dilihat dari jenjang akademisnya. Seseorang yang bergelar profesor mestinya memiliki keunggulan intelektual dibandingkan yang bukan profesor. Tentu pernyataan ini tidak berlaku bagi profesor abal-abal yang belakangan ramai diperbincangkan.
Akhirnya, kita percaya mereka yang akan mendampingi Kang Rachmat Pambudy memimpin Bappenas adalah putra-putri bangsa yang teruji intelektualitas dan moralitasnya. Namun tetap perlu diingatkan: jangan sampai pusat kekuatan intelektual bangsa justru dipenuhi oleh kaum intelektual yang rendah moralitasnya.
(Penulis: Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
