Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Dua pemimpin bersabung, rakyatlah yang jadi bingung.
Ya, dua pemimpin telah bersabung wacana di depan publik. Kali ini ihwal kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dua pemimpin itu adalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya seperti berbalas pantun.
Yang memicu pertarungan atau persabungan wacana kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi adalah Luhut. Kok bisa?
Pada akun Instagram-nya, Rabu (10/7/2024), Luhut melontarkan wacana bahwa pembatasan pembelian subsidi akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.
Menurut “menteri segala urusan” itu, kebijakan tersebut diambil untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.
Namun, hal tersebut dibantah Presiden Jokowi. Menurut wong Solo itu, belum ada pemikiran ke arah sana, dan pemerintah pun belum menggelar rapat kabinet ihwal wacana itu.
“Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana,” ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024), sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk melakukan kunjungan kerja.
Hal yang sama juga dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ketua Umum Partai Golkar itu, Kamis (11/7/2024), menyatakan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Yang ada, katanya, ialah penurunan kadar sulfur yang ada di dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia.
Catatan Menarik
Ada sejumlah catatan menarik terkait persabungan antara Luhut versus Jokowi yang dibantu Airlangga itu ihwal wacana kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Pertama, 17 Agustus yang merupakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia, yang semestinya menjadi momentum rakyat Indonesia berbahagia karena telah merdeka dan lepas dari belenggu penjajah, ternyata menjadi momentum yang justru menyedihkan karena akan terbelenggu lagi oleh penjajahan ekonomi yang justru dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Semua itu karena Luhut.
Kedua, bisa jadi Luhut sudah diseting untuk melontarkan pernyataan kontroversial itu sebagai cek ombak untuk mengetahui bagaimana reaksi atau respons masyarakat terhadap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang sedang dirancang pemerintah.
Ketiga, bila ternyata Luhut tanpa setingan alias bertindak atas inisiatif sendiri maka itu membuktikan bahwa Luhut memang “menteri segala urusan” yang dengan mudah boleh mengambil urusan menteri lain, dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahkan ada spekulasi liar bahwa Luhut adalah “the real president” (presiden sesungguhnya) yang lebih presiden daripada Presiden Jokowi sendiri. Luhut pun berani melangkahi Jokowi.
Jika spekulasi ini benar, maka wajar saja. Sebab, Luhut selalu pasang badan terdepan ketika Jokowi menjadi sasaran serangan lawan-lawan politiknya.
Keempat, jika benar Luhut bertindak atas inisiatif sendiri, maka betapa buruknya komunikasi dan koordinasi antar-menteri dan antara menteri dengan presiden dan wakil presiden di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi hal itu sudah sering kali terjadi.
Lalu, sebenarnya siapa yang benar, Luhut di satu pihak atau Jokowi dan Airlangga di pihak lain?
Kita tidak tahu pasti. Sebab di pemerintahan ini sudah sering kali kebohongan terjadi. Termasuk kebohongan Jokowi.
