FusilatNews – Akhir April 2025, sorotan dunia internasional tertuju ke Roma. Di Vatikan, pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, dimakamkan dengan upacara khidmat pada 26 April. Presiden Joko Widodo tampak hadir—berpakaian gelap, berdiri khidmat di barisan para pemimpin dunia. Namun ribuan kilometer dari Roma, di Jakarta, sesuatu yang jauh lebih senyap tapi berdampak besar sedang terjadi.
Di tengah ketenangan prosesi di Basilika, mesin kekuasaan dalam negeri bergeser. Artikel The Australian bertajuk “Knives Out as Jokowi Packed Off to Rome” menyiratkan bahwa kepergian Jokowi bukan sekadar diplomasi bela sungkawa. Ia adalah momen yang dimanfaatkan sejumlah tokoh militer dan elite sipil untuk merapikan ulang struktur kekuasaan pasca-kemenangannya “dititipkan” kepada Prabowo Subianto.
Kudeta Halus dari Dalam
Informasi yang dihimpun oleh The Australian dan sumber-sumber internal menyebutkan bahwa menjelang dan selama Jokowi berada di luar negeri, sejumlah pertemuan strategis berlangsung di Jakarta. Tokoh-tokoh penting dari lingkaran lama Orde Baru, termasuk mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, merapat ke kubu Prabowo. Mereka menyodorkan tiga tuntutan: singkirkan Gibran Rakabuming Raka, hentikan proyek IKN, dan hapus pemilu langsung melalui amandemen konstitusi.
Tak ada satu pun yang menyebutnya kudeta. Tapi narasi yang dirancang adalah satu: menghapus pengaruh Jokowi dari dalam pemerintahan, bahkan dari lembar sejarah lima tahun ke depan. “Roma adalah momen jeda yang sempurna. Saat perhatian tertuju ke luar negeri, pintu kekuasaan dalam negeri dikunci ulang,” ujar seorang pejabat sipil senior yang tak ingin disebutkan namanya.
Gibran: Simbol Warisan yang Dipertanyakan
Tak bisa dimungkiri, Gibran adalah simbol politik Jokowi paling nyata. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan baginya menjadi cawapres—di tengah sorotan konflik kepentingan dengan sang paman—memicu gelombang penolakan senyap dari kalangan elite. Bagi para jenderal tua dan pengusaha yang merasa “tertinggal kereta” selama era Jokowi, Gibran adalah batu sandungan masa depan.
Namun mencopot wakil presiden bukan perkara mudah. Maka strategi yang disusun bukanlah frontal, melainkan gradual: mengucilkan, menegasikan, hingga membuatnya tidak relevan. “Kalau Gibran merasa tidak diberi ruang, bisa saja dia memilih mundur dengan alasan pribadi. Itu targetnya,” ujar seorang analis politik senior.
Retak Harmoni: Jokowi vs Prabowo?
Selama masa transisi kekuasaan, Prabowo dan Jokowi menunjukkan kemesraan politik yang sulit dipercaya banyak pihak. Tapi tanda-tanda keretakan mulai tampak usai Lebaran 2025, ketika sejumlah menteri Jokowi masih hilir mudik ke Solo, menandakan orbit kekuasaan belum sepenuhnya berpindah ke Prabowo. Istilah “matahari kembar” pun merebak.
Prabowo akhirnya merespons. Ia menegaskan bahwa ia bukan presiden boneka dan tak ada dualisme kekuasaan. Tapi pernyataan itu justru membuka ruang spekulasi bahwa Prabowo tengah disandera oleh harapan Jokowi dan tekanan elite yang ingin membebaskannya dari bayang-bayang tersebut.
Megawati Masuk Panggung
Salah satu babak penting dalam manuver ini adalah pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 7 April 2025 di Teuku Umar. Pertemuan ini berlangsung tertutup, tanpa pernyataan resmi, tapi sumber dari kalangan PDIP menyebut pertemuan itu krusial. Megawati, yang kecewa berat terhadap Jokowi usai pilpres 2024, disebut bersedia bekerja sama dengan Prabowo—selama Jokowi tidak lagi menjadi kekuatan dominan di belakang layar.
Kemesraan Megawati-Prabowo menjadi semacam “pembasuhan luka” bagi PDIP sekaligus sinyal bahwa poros anti-Jokowi mulai solid.
Ke Mana Demokrasi Menuju?
Dari wacana penghapusan pemilu langsung hingga tekanan terhadap Gibran, semua mengarah ke satu tren: konsolidasi kekuasaan yang lebih sentralistik. Banyak yang menyebutnya nostalgia Orde Baru. Namun medan tempurnya kini bukan lagi lapangan terbuka, melainkan ruang-ruang lobi dan meja-meja makan malam.
Gerakan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil mulai menggeliat, mengendus arah yang mencemaskan. Tapi seperti yang dikatakan seorang dosen UI, “Musuh kita sekarang bukan diktator tunggal, tapi jaringan elite yang memainkan demokrasi sebagai alat, bukan tujuan.”
Ketika Jokowi berdiri khusyuk di depan pusara Paus Fransiskus, mungkin ia menyadari bahwa di negerinya sendiri, pusara kekuasaannya tengah digali—perlahan, sistematis, dan nyaris tanpa suara.
