Anwar Husen
Pemerhati Sosial / Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara
Anwar HusenAda paradoks menarik dalam lanskap politik Jawa Barat hari ini: kritik keras terhadap kinerja pemerintahan berbanding terbalik dengan tingginya penerimaan publik terhadap figur pemimpinnya.
Media Fusilatnews (15/5) memberitakan bahwa DPRD Jawa Barat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui sekitar 83 catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jabar, Hasim Adnan, yang menyoroti persoalan mendasar mulai dari kesehatan, ketimpangan ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola anggaran daerah.
Banyaknya catatan yang disampaikan DPRD menjadi sinyal bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Kritik itu tidak menyasar satu atau dua sektor, melainkan hampir seluruh aspek pembangunan.
Dalam sektor pembangunan manusia, DPRD menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih belum merata dan belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan sosial. Akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah masih timpang, terutama di daerah pelosok dengan fasilitas terbatas. Ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam rasio Gini juga dinilai masih menjadi persoalan serius yang belum berhasil ditekan secara signifikan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian balita, serta penanganan stunting yang dianggap belum dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor.
Yang menarik, DPRD bahkan menemukan adanya capaian sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai melampaui target secara tidak wajar. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja OPD diminta agar pelaporan lebih realistis dan akuntabel.
Secara keseluruhan, puluhan catatan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, tata kelola anggaran hingga reformasi birokrasi. DPRD menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat seharusnya berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.
Namun, di sisi lain, muncul fakta yang tampak bertolak belakang.
Survei kinerja satu tahun pemerintahan Jawa Barat yang dirilis Indikator pada Februari lalu menyimpulkan tingkat awareness publik terhadap sejumlah program pemerintah cukup tinggi. Tingkat kepuasan masyarakat juga berada pada kategori cukup atau sangat puas. Bahkan dalam situasi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Jawa Barat masih menunjukkan performa ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 2025.
Dua fakta ini menghadirkan kontras yang menarik. Di satu sisi, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan formal menilai bahwa kinerja pemerintahan menyisakan banyak persoalan serius. Di sisi lain, persepsi publik justru menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi.
Bagaimana menjelaskan kontradiksi ini?
DPRD adalah lembaga yang secara institusional memang berkepentingan melakukan pengawasan dan penilaian. Evaluasi terhadap LKPJ bukan sekadar opini, melainkan proses berbasis indikator dan ukuran kinerja yang terukur.
Sebaliknya, publik adalah kumpulan individu dengan pengalaman dan ekspektasi yang beragam. Penilaian masyarakat dapat dipengaruhi oleh pengalaman personal yang belum tentu mewakili kondisi keseluruhan. Dalam ruang ini, persepsi sering kali lebih dominan dibandingkan dengan data.
Apalagi, Jawa Barat memiliki sekitar 52,2 juta penduduk dan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan skala sebesar itu, pembentukan persepsi publik menjadi faktor yang sangat menentukan.
Pertanyaannya kemudian, jika sejumlah survei menempatkan Kang Dedi Mulyadi dalam tiga besar tokoh nasional, bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, indikator apa yang paling rasional menjelaskan fenomena ini?
Survei Poltracking Indonesia pada 2–8 Maret lalu, misalnya, menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi teratas dengan elektabilitas 32,9 persen. Sementara Dedi Mulyadi mencatat elektabilitas 13,5 persen, mengungguli Anies Baswedan yang berada pada angka 9,2 persen.
Pertanyaannya menjadi semakin menarik: variabel apa yang mampu menjelaskan mengapa seorang mantan bupati dapat melampaui tokoh dengan pengalaman nasional seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, dan sejumlah figur lain?
A. Hadiat dalam Fusilatnews (16/5) memberi penjelasan menarik. Di era media sosial, kepemimpinan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada gagasan, ideologi, atau kapasitas teknokratis. Politik telah bergerak ke ruang yang berbeda: ruang persepsi.
Apa yang tampak di hadapan publik sering kali lebih menentukan daripada apa yang sesungguhnya dikerjakan.
Sebagaimana dijelaskan Ali Syarief dalam bukunya Politik Aura, politik digital telah bergeser dari pertarungan program menjadi pertarungan aura. Aura merupakan citra emosional yang dibangun terus-menerus melalui media, terutama media sosial. Ia bekerja bukan pada nalar, melainkan pada rasa.
Di titik inilah fenomena Dedi Mulyadi tampaknya menemukan penjelasannya.
Berbagai sumber menyebut kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi memiliki jutaan pengikut dengan miliaran penayangan. Jangkauan media seperti ini membentuk relasi emosional yang kuat dengan publik.
Hal ini sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan sekitar 92,7 persen responden menganggap aktivitas yang dilakukan gubernur merupakan bentuk kerja nyata seorang pemimpin.
Masalahnya bukan pada media sosial. Masalahnya adalah ketika persepsi menjadi satu-satunya ukuran kebenaran, sementara indikator objektif kinerja mulai kehilangan relevansinya.
Jika opini publik menjadi faktor dominan yang mengalahkan data dan ukuran keberhasilan yang terukur, maka demokrasi sedang bergerak ke arah yang mengkhawatirkan: dari demokrasi berbasis rasionalitas menuju demokrasi berbasis ilusi.
Dan ketika citra mengalahkan fakta, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar elektabilitas seorang pemimpin, melainkan kesehatan akal sehat publik itu sendiri.
