Ketika pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta tanpa kehadiran Anies Baswedan menjadi kenyataan, rakyat Jakarta mungkin saja kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap sebagai “mutiara termahal.” Anies Baswedan, dengan rekam jejak dan visinya yang kuat, telah menjadi simbol harapan bagi banyak warga Jakarta. Ketidakhadirannya dalam kontestasi politik ini akan meninggalkan kekosongan yang sulit diisi oleh calon-calon lain.
Jika kemudian terjadi kontestasi antara Ridwan Kamil atau Kaesang Pangarep melawan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, maka dinamika politik Jakarta dapat berubah secara signifikan. Dalam skenario ini, kita tidak lagi berbicara tentang memilih yang terbaik di antara yang baik (The best among the best), tetapi mungkin saja kita terjebak dalam situasi di mana rakyat harus memilih yang terbaik di antara yang terburuk. The best among the worst. Inilah yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai “politik kebodohan.”
Politik kebodohan terjadi ketika pilihan-pilihan yang tersedia dalam kontestasi politik tidak mencerminkan kualitas yang diharapkan oleh rakyat. Ini adalah situasi di mana para pemilih dipaksa untuk memilih calon yang kurang berkualitas karena calon yang lebih baik telah tersingkir atau tidak diikutsertakan. Fenomena ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk manipulasi politik, keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, atau kurangnya kesadaran politik di kalangan pemilih.
Sebaliknya, jika pemilihan gubernur melibatkan calon-calon yang terbaik di antara yang terbaik, maka inilah yang disebut sebagai manfaat berpolitik. Politik yang sehat adalah politik yang memberikan rakyat pilihan-pilihan yang berkualitas, di mana setiap calon memiliki rekam jejak yang kuat, visi yang jelas, dan kemampuan untuk memimpin dengan integritas. Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memilih masa depan yang lebih baik untuk kota mereka.
Pilkada Jakarta seharusnya menjadi ajang di mana pemimpin-pemimpin terbaik bersaing secara sehat untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Kehadiran Anies Baswedan dalam kontestasi politik ini akan memberikan warga Jakarta kesempatan untuk mempertimbangkan visi dan rekam jejak yang telah ia bangun selama menjabat sebagai gubernur. Ketidakhadirannya, di sisi lain, bisa jadi membuka jalan bagi calon-calon yang mungkin tidak sepadan dengan harapan rakyat.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Jakarta dari pemimpin mereka. Apakah mereka ingin pemimpin yang sekadar dapat memenangkan kontestasi politik, atau mereka menginginkan pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi kota ini? Pilihan yang diambil oleh rakyat Jakarta dalam Pilgub mendatang akan mencerminkan sejauh mana mereka memahami dan menghargai kualitas kepemimpinan.
Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa politik adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketika pilihan yang tersedia tidak mencerminkan kualitas yang diharapkan, maka kita perlu mempertanyakan sistem dan proses yang telah membawa kita ke titik ini. Pilgub Jakarta seharusnya menjadi momentum untuk memilih yang terbaik di antara yang terbaik, bukan sekadar yang terbaik di antara yang terburuk. Hanya dengan demikian, politik dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk mencapai kebaikan bersama.
