FusilaNews – KH Sa’id Aqil Siraj bukanlah sosok ulama yang mudah dibelokkan oleh kepentingan politik kekuasaan. Sebagai mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ia dikenal karena sikapnya yang tegas dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, meskipun hal itu membuatnya tidak disukai oleh Presiden Joko Widodo. Terungkapnya peran Jokowi dalam suksesi kepemimpinan PBNU yang menggantikan KH Sa’id Aqil dengan Yahya Cholil Staquf semakin memperjelas bagaimana politik kekuasaan ikut campur dalam dinamika organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Saat menjelang Muktamar NU 2021 di Lampung, KH Sa’id Aqil sempat bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang Sekretaris Jenderal NU, Yahya Cholil Staquf, datang ke arena muktamar dengan menggunakan jet pribadi? Sebuah pertanyaan yang wajar, mengingat transportasi mewah tersebut jelas bukan sesuatu yang lazim bagi seorang pemimpin organisasi keagamaan. Kecurigaan pun muncul bahwa di balik kemewahan itu pasti ada sponsor yang mendukungnya. Dan benar, seperti yang sudah-sudah dalam dunia politik dan organisasi besar, sponsor dalam bentuk dukungan politik dan dana tidak bisa dianggap remeh.
Tak lama setelah itu, Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, mengalahkan petahana KH Sa’id Aqil Siraj. Belakangan, fakta mencuat dari pernyataan KH Sa’id Aqil sendiri bahwa Presiden Jokowi berperan dalam suksesi tersebut. Ini bukan sekadar dugaan atau teori konspirasi, melainkan pernyataan langsung dari mantan Ketua Umum PBNU yang memahami betul dinamika internal organisasi.
Peran Jokowi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. PBNU sebagai organisasi Islam terbesar memiliki massa yang sangat besar dan berpengaruh dalam perpolitikan nasional. Mengontrol kepemimpinan PBNU berarti mendapatkan dukungan strategis dari jutaan nahdliyin di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, Jokowi tentu tidak ingin kepemimpinan PBNU dipegang oleh seseorang yang kritis terhadap pemerintahannya, seperti KH Sa’id Aqil Siraj. Sebaliknya, memilih figur yang lebih lunak dan kompromistis dengan kekuasaan akan jauh lebih menguntungkan bagi kelangsungan agenda politiknya.
KH Sa’id Aqil dikenal sebagai sosok ulama yang berani mengkritik pemerintah, terutama dalam isu-isu strategis seperti kebijakan ekonomi, ketimpangan sosial, dan politik luar negeri. Ia tidak segan-segan mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana pemerintah lebih mementingkan pembangunan infrastruktur ketimbang kesejahteraan rakyat, atau bagaimana Indonesia harus lebih waspada terhadap dominasi ekonomi asing, terutama dari China. Sikapnya yang tegas dan independen inilah yang menjadikannya tidak disukai oleh Jokowi dan lingkaran kekuasaannya.
Sebaliknya, Yahya Cholil Staquf dinilai lebih akomodatif terhadap pemerintah. Sejak awal kepemimpinannya, PBNU di bawah Staquf tampak lebih dekat dengan istana. Sikap ini tentu berbanding terbalik dengan era KH Sa’id Aqil yang lebih kritis dan menjaga jarak dari intervensi kekuasaan. Dengan demikian, pemilihan Staquf sebagai Ketua Umum PBNU bisa dianggap sebagai bagian dari strategi politik Jokowi untuk mengamankan dukungan dari NU tanpa harus menghadapi perlawanan dari internal organisasi tersebut.
Namun, campur tangan politik dalam organisasi keagamaan seperti NU bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi independen yang mengedepankan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan kepentingan umat di atas segalanya. Jika kepemimpinan NU lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan politik praktis, maka eksistensinya sebagai penjaga moral bangsa bisa terancam. Lebih dari sekadar memilih pemimpin, NU seharusnya tetap menjadi kekuatan moral yang mengawal keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat politik bagi penguasa.
KH Sa’id Aqil Siraj telah menunjukkan bahwa keberanian dalam bersikap sering kali harus dibayar dengan mahal. Namun, sejarah akan mencatat bahwa ia adalah sosok ulama yang teguh pada prinsipnya dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik sesaat. Sementara itu, bagi Jokowi, keberhasilannya dalam mengamankan kepemimpinan PBNU mungkin bisa menjadi keuntungan politik jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, rakyat dan warga NU akan menilai siapa yang benar-benar berpihak pada kepentingan umat dan siapa yang hanya bermain dalam panggung kekuasaan.
