Pernyataan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengenai tidak adanya transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo tampaknya perlu dipertanyakan secara mendalam. Memangnya apakah melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya (Jokowi) tanpa transisi merupakan hal yang positif? Sebaliknya, hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan yang baru.
Menyambung kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa mempertimbangkan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dapat berisiko merugikan negara. Banyak masalah pelik yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak dapat dilewatkan begitu saja.
Misalnya, utang luar negeri yang besar yang telah menghimpit negara ini, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan tantangan dalam memperkuat demokrasi. Jika pemerintahan baru hanya fokus pada kelanjutan tanpa menangani masalah yang ada, hal itu bisa berdampak negatif pada masa depan bangsa.
Pernyataan Zulhas juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap proses transisi yang seharusnya menjadi momen penting untuk memahami kondisi yang diwarisi dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Tidak adanya fase transisi yang memadai juga bisa mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan baru.
Sementara itu, anggapan bahwa Prabowo sudah memahami dinamika pemerintahan karena beberapa orang di lingkaran pemerintah merupakan asumsi yang belum tentu akurat. Masih ada banyak aspek kompleks dalam menjalankan pemerintahan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Kritik ini tidak bermaksud meremehkan kemampuan Prabowo dan timnya, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap pemerintahan baru harus siap untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang sesuai dengan konteksnya sendiri, bukan hanya sekadar melanjutkan apa yang telah ada. Sebuah transisi yang baik adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan bagi negara.
