FusilatNews – Ada yang tak pernah benar-benar pensiun dari medan pertempuran. Namanya Luhut Binsar Pandjaitan. Watak soldadunya terlalu keras membatu untuk sekadar diredam oleh masa pensiun atau perubahan rezim. Ia bukan sekadar figur senior di panggung kekuasaan; ia bemper yang rela menyerap hantaman di era Jokowi dan kini berubah menjadi gada di tangan Prabowo—senjata yang menghantam siapa pun yang berani menggoyang singgasana kekuasaan.
Pekan ini, Luhut kembali membuka suara. Seperti biasa, bukan dengan nada halus atau retorika cerdas penuh diplomasi. Melainkan dengan gebrakan lidah keras yang mencerminkan watak militernya: “Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” ujarnya di Balai Kartini, menyikapi desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Sebuah forum yang ironisnya diisi oleh kolega-koleganya sendiri semasa aktif sebagai perwira tinggi.
Serangan Luhut bukan cuma frontal, tapi juga menyudutkan. Ia menyebut mereka yang menggugat Gibran sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Tidak peduli bahwa mereka juga anak-anak Republik, yang dulu sama-sama menjaga pertiwi dengan senapan dan sumpah setia. Kali ini, loyalitas diuji bukan kepada bangsa dan rakyat, tetapi kepada sosok dan sistem yang telah melanggengkan dinasti.
Adakah ini nostalgia kekuasaan yang mengaburkan batas etis dan konstitusional? Ataukah Luhut memang tidak lagi mampu membedakan mana kepentingan negara dan mana yang semata-mata kepentingan istana? Di balik tudingannya soal kekuatan asing yang ingin memecah-belah, Luhut seolah lupa: yang sedang menuntut keadilan justru para mantan jenderal republik sendiri, bukan agen rahasia dari seberang lautan.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik terhadap penguasa adalah hak, bukan bentuk makar. Apalagi jika menyangkut dugaan pelanggaran etika dalam proses pemilu, seperti yang disampaikan para purnawirawan. Seruan mereka bukan untuk mengangkat senjata, melainkan menghidupkan kembali akal sehat bernegara. Tapi entah kenapa, Luhut melihat semua itu sebagai bentuk pengkhianatan.
Begitulah watak soldadu. Selalu curiga pada perbedaan pendapat, selalu menganggap ketidaksepakatan sebagai ancaman. Luhut kini tidak lagi berada di barisan tengah yang mendamaikan, tapi telah memilih sisi: membentengi anak mantan atasannya dengan segala daya. Ia menyerang bukan karena ia kuat, tetapi karena kekuasaan hari ini memerlukan figur seperti dirinya: tanpa keraguan, tanpa toleransi, dan tanpa rasa malu.
Namun rakyat mencatat. Bahwa kini ia bukan lagi pelindung republik, melainkan pelindung dinasti. Kata-katanya tak lagi menyuarakan kepentingan publik, melainkan menggema sebagai peringatan: bahwa di republik ini, siapa pun yang berani menuntut keadilan bisa diusir dari tanah airnya sendiri.
Ironi ini tak akan hilang begitu saja. Dan sejarah, sebagaimana selalu, akan menilai siapa sebenarnya yang memecah belah, dan siapa yang mencoba merawat republik.
