Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta – Hidup bak sebuah lingkaran setan. Yang ada di dalam ingin keluar. Yang ada di luar ingin masuk ke dalam.
Pernikahan, misalnya. Yang belum menikah, ingin menikah. Yang sudah menikah, ingin berpisah.
Yang masih remaja dan muda ingin berumur panjang. Yang sudah tua, bahkan terlalu tua, ingin meninggal dunia. Bahkan tak sedikit yang, mohon maaf, menjemput ajalnya dengan jalan pintas, yakni bunuh diri.
Paradoks
Hidup juga sebuah paradoks. Saling bertentangan. Yang sipil mau jadi militer, yang militer mau jadi sipil, misalnya.
Retreat Kabinet Merah Putih yang disusul dengan retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, misalnya.
Terlepas dari retreat itu atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, mereka yang ikut retreat tentunya juga disertai dengan kemauan sendiri. Jika tak ada kemauan, niscaya mereka akan menolak. Bukankah ada beberapa kepala daerah yang tak ikut retreat?
Dalam kedua retreat itu, baik para menteri maupun para kepala daerah diajari disiplin dan baris-berbaris bahkan latihan fisik ala militer. Seragam yang mereka kenakan pun ala militer.
Pendek kata, para menteri dan kepala daerah yang mayoritas berlatar sipil ternyata ingin menjadi militer. Atau setidaknya ingin merasakan hidup ala militer.
Tak sedikit pula warga sipil yang menguasai bahkan mengoleksi senjata api yang biasa digunakan militer atau polisi.
Ada pula organisasi kemasyarakatan (ormas) yang uniform atau seragamnya menyerupai seragam militer.
Sebaliknya, mereka yang berlatar militer ingin menjadi sipil. Lihat saja revisi Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Pasal 47 ayat (2) yang dalam hari-hari ini hendak disahkan DPR.
Jika semula mereka yang berlatar militer, atau prajurit aktif hanya boleh menduduki jabatan sipil di 10 kementerian/lembaga, maka ke depan akan ditambah menjadi 14 kementerian/lembaga.
Masih soal paradoks, di tengah globalisasi, banyak negara bagian yang justru ingin memisahkan diri dari negara induknya, sehingga menjadi negara atau entitas yang lebih kecil dan berdiri sendiri.
Contohnya Timor Timur yang keluar dari Indonesia tahun 1999.
Hal sama terjadi dengan Uni Sovyet tahun 1991.
Dikutip dari sebuah sumber, Uni Soviet terdiri dari 15 negara bagian atau republik. Negara-negara tersebut adalah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.
Uni Soviet merupakan negara terbesar yang pernah ada, dengan luas wilayah lebih dari 22,3 juta kilometer persegi.
Uni Soviet didirikan pada tahun 1922 dengan nama Republic Socialist Soviet (RSS). Negara ini kemudian berkembang menjadi 15 negara pada tahun 1956.
Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 setelah ada kebijakan Glasnot dan Perestroika dari Mikail Gorbachev.
Negara-negara pecahan Uni Soviet memiliki beragam kondisi ekonomi, paham politik, dan kehidupan masyarakat. Mereka punya identitas sendiri-sendiri.
Hal yang sama juga terjadi dengan Yugoslavia. Adapun negara-negara yang pernah menjadi bagian Yugoslavia adalah Kroasia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Makedonia, dan Kosovo.
Yugoslavia pernah menjadi federasi sosialis yang disebut Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFRY) pada tahun 1946.
Yugoslavia juga pernah menjadi monarki yang disebut Kerajaan Yugoslavia sejak akhir Perang Dunia I hingga Perang Dunia II.
Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara setelah terjadinya Perang Yugoslavia pada tahun 1991-2001.
Kini, sejumlah negara mengancam keluar dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization, aliansi militer yang beranggotakan 30 negara di Eropa dan Amerika Utara, bermarkas besar di Brussels, Belgia, dan didirikan tahun 1949.
Inggris tahun 2020 lalu juga keluar dari Uni Eropa. Kini, Presiden Donald Trump mengancam akan membawa Amerika Serikat keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sekalian paradoks itu dipicu oleh krisis identitas. Mereka ingin menegaskan identitas asli atau mendapatkan identitas baru. Sebab itu, politik identitas pun tak bisa dielakkan. Menggejala dari waktu ke waktu.
Dan sekalian paradoks itu membentuk lingkaran setan yang tak berujung pangkal.
