FusilatNews – Gagasan Indonesia untuk mengenakan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah cermin dari kegelisahan lama: bagaimana sebuah negara besar, yang berdiri di jalur perdagangan paling strategis di dunia, justru merasa hanya menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri.
Selat Malaka bukan sekadar garis air di peta. Ia adalah nadi global—tempat lebih dari seperempat perdagangan dunia mengalir tanpa henti. Setiap hari, kapal tanker, kontainer, dan berbagai armada dagang melintasi jalur ini, membawa energi, bahan mentah, dan produk jadi dari Timur ke Barat, dan sebaliknya. Namun, bagi Indonesia, yang berbagi selat ini dengan Malaysia dan Singapura, keuntungan langsung yang didapat terasa jauh dari proporsional.
Di sinilah ide “tol laut” itu muncul kembali—bukan untuk pertama kalinya, dan mungkin bukan yang terakhir. Gagasan ini selalu menggoda: jika jalan darat bisa dikenakan tarif, mengapa jalur laut tidak? Bukankah kapal-kapal itu memanfaatkan wilayah yang sebagian berada dalam kedaulatan Indonesia? Bukankah ada biaya keamanan, pemeliharaan, dan risiko lingkungan yang ditanggung negara?
Namun dunia tidak sesederhana logika domestik. Selat Malaka bukan jalan tol biasa. Ia adalah bagian dari rezim hukum internasional yang diatur oleh prinsip kebebasan navigasi. Dalam konteks ini, mengenakan tarif bukan hanya soal hak, tetapi juga soal konsekuensi geopolitik. Negara-negara pengguna—dari China hingga Amerika Serikat—tidak akan diam melihat jalur vital mereka diperlakukan sebagai sumber pungutan sepihak.
Lebih jauh lagi, ide ini sering kali terdengar seperti refleksi dari ketidakmampuan kita mengelola potensi strategis dengan cara yang lebih cerdas. Alih-alih membangun ekosistem maritim—pelabuhan kelas dunia, logistik efisien, industri galangan kapal, hingga layanan maritim—kita tergoda pada solusi instan: menarik bayaran dari lalu lintas yang kebetulan lewat.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan maritim tidak dibangun dari pungutan, melainkan dari dominasi layanan. Singapura, misalnya, tidak “menjual” Selat Malaka, tetapi menjadikannya pintu masuk ekonomi global dengan efisiensi dan kepercayaan. Mereka tidak memaksa kapal membayar untuk lewat, tetapi membuat kapal ingin singgah.
Di sisi lain, ada dimensi yang jarang dibicarakan secara jujur: apakah Indonesia benar-benar siap mengelola implikasi dari kebijakan ini? Dari aspek keamanan hingga diplomasi, dari potensi sengketa hingga dampak terhadap reputasi internasional—semuanya menuntut kapasitas negara yang tidak kecil. Tanpa itu, ide tol Selat Malaka bisa berubah dari simbol kedaulatan menjadi bumerang isolasi.
Pada akhirnya, wacana ini bukan tentang uang semata. Ia adalah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia ingin menjadi penjaga gerbang yang memungut biaya, atau pemain utama yang mengendalikan arus? Apakah kita ingin dikenal sebagai negara yang “menjual lewat”, atau negara yang menciptakan nilai?
Selat Malaka akan tetap ramai, dengan atau tanpa Indonesia menarik tol. Yang menjadi pertanyaan adalah: di tengah arus itu, kita berdiri sebagai apa?
