Banyak orang hari ini sibuk membaca bahasa tubuh, menafsirkan pertemuan, atau mengamati isyarat-isyarat politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Seolah-olah masa depan hubungan keduanya ditentukan oleh kedekatan personal atau kesetiaan politik. Padahal, ilmu politik telah lama mengajarkan bahwa relasi antarelite tidak ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh struktur kekuasaan yang mereka tempati.
Tidak perlu menduga-duga apakah Prabowo dan Jokowi suatu saat akan saling bersaing atau bahkan saling menjatuhkan. Jika itu terjadi, bukan karena mereka berubah menjadi musuh, tetapi karena sistem politik demokrasi elektoral memang mendorong setiap aktor untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.
Ilmuwan politik Amerika, Harold Lasswell, merumuskan politik secara sederhana tetapi sangat tajam: “Politics is who gets what, when, and how.” Politik pada hakikatnya adalah perebutan mengenai siapa yang memperoleh apa, kapan, dan dengan cara bagaimana. Selama sumber daya negara, jabatan, anggaran, dan pengaruh politik terbatas, maka kompetisi tidak akan pernah berhenti.
Sementara itu, Niccolò Machiavelli sejak abad ke-16 telah mengingatkan bahwa mempertahankan kekuasaan sering kali lebih sulit daripada merebutnya. Loyalitas dalam politik bersifat kondisional; ia bertahan selama kepentingan para aktor masih sejalan. Ketika kepentingan berubah, konfigurasi kekuasaan pun ikut berubah.
Fenomena yang sama dijelaskan pula oleh Vilfredo Pareto melalui teori circulation of elites. Menurut Pareto, elite tidak pernah benar-benar bersatu secara permanen. Di balik setiap koalisi selalu terdapat persaingan internal untuk menentukan siapa yang akan menjadi elite dominan berikutnya. Pergantian elite bukan penyimpangan sistem, melainkan mekanisme alami dalam politik.
Karena itu, dinamika tersebut tidak hanya akan terjadi antara Prabowo dan Jokowi. Partai-partai yang hari ini berada dalam koalisi pemerintahan pun pada saatnya akan saling berkompetisi. Mereka berbagi panggung hari ini, tetapi akan berebut panggung pada pemilu berikutnya. Mereka duduk dalam kabinet yang sama, namun tetap menghitung peluang untuk menjadi pemenang pada kontestasi berikutnya.
Teori koalisi dalam ilmu politik juga menjelaskan bahwa koalisi dibangun atas dasar kepentingan bersama yang bersifat sementara, bukan atas dasar persahabatan abadi. Ketika distribusi jabatan dianggap tidak lagi adil, ketika elektabilitas mulai berubah, atau ketika muncul calon baru yang lebih menjanjikan, maka solidaritas koalisi akan melemah dengan sendirinya.
Dengan demikian, publik tidak perlu terlalu larut dalam spekulasi mengenai retaknya hubungan antarelite. Yang lebih penting adalah memahami bahwa kompetisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari desain sistem politik yang menjadikan kekuasaan sebagai objek utama perebutan.
Dalam politik, tidak ada koalisi yang benar-benar permanen. Yang permanen hanyalah kepentingan untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Selama sistem politik tetap menjadikan kekuasaan sebagai hadiah terbesar, maka persaingan—bahkan di antara mereka yang pernah saling mendukung—akan selalu menjadi keniscayaan.
Sebagaimana dikatakan Harold Lasswell, politik selalu tentang “siapa mendapatkan apa.” Maka, ketika “apa” itu adalah kekuasaan negara, jangan berharap para pemainnya berhenti berlomba. Sistemlah yang membuat mereka terus bergerak, saling mendekat ketika diperlukan, dan saling menjauh ketika kepentingan menuntutnya.
